Komisi IV DPR RI Akan Lobi Perum Bulog, Diberlakukan Kebijakan Khusus di Papua

Merauke,PSP-Kebijakan Perum Bulog yang tidak lagi membeli beras, tetapi pembelian gabah kering dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada petani. Hal tersebut tentu sangat memberatkan petani, apalagi diperhadapkan dengan pandemi Covid-19 ini. Beban ekonomi petani akan semakin tinggi, karena perbandingan harga gabah dan beras akan jauh berbeda. Harga beras petani lebih tinggi ketimbang gabah kering.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI Dapil Papua, H. Sulaeman L. Hamzah angkat bicara. Dia menilai bahwa kebijakan Perum Bulog yang berlaku secara nasional tersebut,  memang belum tepat jika diterapkan di wilayah Timur Indonesia khusunya di Papua, Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional, yang nota bene kehidupan para petaninya sangat tergantung dengan penjualan beras.  

Baca Juga : Pembelian Beras Petani Dialihkan ke Gabah Kering

“Di wilayah Timur ini, khususnya di Merauke Papua, kalau mau diterapkan kebijakan Bulog hanya dengan beli gabah saja, pasti banyak masalah di daerah. Karena tingkat kehidupan petani sangat tergantung dari beras. Mereka menanam padi, dan hasilnya digiling dan dijual dalam bentuk beras dengan harga yang lebih tinggi, sehingga memberi keuntungan ekonomi bagi petani. Kalau Bulog hanya membeli gabah saja, tentu harga relatif turun, sehingga ini sangat merugikan petani,” kata Sulaeman Hamzah ketika dikonfirmasi Papua Selatan Pos melalui telepon selulernya, Kamis (16/4).

Selaku wakil rakyat dari wilayah Papua, Sulaeman berjanji akan melakukan lobi khusus ke Perum Bulog di Jakarta, agar diberlakukan kebijakan khusus di wilayah Timur Indonesia khusunya di Papua, Kabupaten Merauke.

Baca Juga : Bulog Tak Lagi Beli Beras Petani, Tapi Gabah Kering

“Dengan Bulog ini, kita masih lobi khusus, karena memang kebijakan umum sudah begitu. Komisi IV DPR RI pun tidak bisa membatasi kebijakan Bulog harus jalan seperti sebelumnya. Cuma terputus kemarin, karena ada wabah Covid-19. Dan kita tidak bisa ketemu langsung disana untuk membicarakan hal ini,” aku Sulaeman.

Menurutnya, kebijakan itu sebenarnya berawal dari kesulitan Bulog yang berfungsi sebagai penyangga. Beban yang dipikul oleh Bulog tidak mendapat dukungan dari APBN  yang memadai. Kemudian, kualitas beras yang selama ini ditampung oleh Bulog itu, rata-rata tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan. Bulog mengalami kerugian karena ternyata kadar air dari beras itu masih terlalu tinggi. Kebijakan yang diambil diharapkan bisa sesuai dengan target nasional. Untuk beras ini sekalipun disebut beras Bulog tetapi kualitasnya tidak akan diragukan lagi.

“Kesulitan kita di daerah, sementara kita masih berbicara.  Karena ini situasional, lobi khusus ini kita sedang meperjuangkan. Saya dengan beberapa anggota DPR dari Papua, kita minta supaya ada kebijakan khusus untuk di wilayah Timur, Papua. Melihat situasi di daerah masing-masing, selaku anggota dewan juga kita tidak bisa tinggal diam. Dan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Papua, saya tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan ini, apalagi untuk petani,” ungkapnya.

Kepada masyarakat petani, Sulaeman mengimbau agar untuk saat ini mengikuti saja dulu kebijakan yang sudah dikeluarkan. Mengingat, lobi khusus sedang diperjuangkan sehingga khusus di wilayah Timur Papua, para petani mendapat kemudahan. “Saya tentu mengimbau untuk sementara, kita ikuti saja dulu. Tetapi lobi dalam rangka mendapat kemudahan, tetap saya lakukan,” imbaunya. [HPR-RH]