DPRK Mappi Setujui Rancangan APBD T.A 2026, Ini Nilainya.!
Mappi, PSP – Bertempat di aula hotel avista pada, Sabtu (27/12/2025) DPRK Mappi menggelar Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi Tahun Anggaran (T.A) 2026. Rancangan APBD Kabupaten Mappi T.A 2026 resmi disetujui oleh DPRK Mappi dan Pemerintah Kabupaten Mappi.
Persetujuan rancangan APBD Kabupaten Mappi T.A 2026 ini, menandai kesepakatan antara DPRK Mappi dan Pemerintah Kabupaten Mappi untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS) yang direncanakan pada Senin (29/12/2025). Diketahui APBD Kabupaten Mappi T.A 2026 yang disetujui senilai Rp. 1,173,174,592,366,00.
Dalam sambutan Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan apresiasi kepada DPRK Mappi, Forkopimda, tim anggaran pemerintah Kabupaten Mappi, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama hingga pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan APBD Kabupaten Mappi T.A 2026 dapat disetujui.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK Mappi yang telah membahas dan menyetujui rancangan APBD Kabupaten Mappi T.A 2026. Mohon maaf proses ini berjalan agak terlambat, dikarenakan beberapa hal,” jelas Bupati Mappi.
Sambungnya, terjadi perubahan regulasi terhadap penyesuaian sistem kerja antara kemenkeu, kemendagri, dan Bappenas. Lalu Pemerintah Kabupaten harus berpikir dan mengambil keputusan secara baik dalam perubahan status PKD menjadi PPPK di lingkungan pemeintah Kabupaten Mappi, dan puji Tuhan semua telah diputuskan dengan baik sesuai regulasi.
Lebih lanjut, Ketua DPRK Mappi Marandus Situmorang, menyebut keberhasilan penyelesaian rancangan APBD Kabupaten Mappi T.A 2026 merupakan hasil kesungguhan eksekutif dan legislatif. “DPRK Mappi mengapresiasi bupati Mappi, wakil bupati Mappi, tim anggaran, fraksi-fraksi, serta perangkat daerah yang telah mendukung jalannya rapat paripurna ini”.
“Situasi anggaran memang mengalami penurunan karena dampak efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, salah satu fungsi DPRK Mappi yakni pengawasan, sehingga diharapkan pemerintah daerah tetap fokus pada program-program prioritas yang menjadi kebutuhan daerah kabupaten Mappi,” tutup Ketua DPRK Mappi. [RADE-NAL]
