Pemprov Koordinasikan PSU Boven Digoel dengan KPU

Merauke, PSP – Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel di Swissbelhotel Merauke, Rabu (5/3/2025).

Saat memimpin rakor itu, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan rakor ini sudah yang ketiga kalinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sejak adanya putusan MK, sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negri (Mendragri) untuk menindaklanjutknya dengan melakukan rakor awal. Dimana dalam rapat koordinasi itu dihadiri pemerintah Provinsi Papua Selatan, KPU Papua Selatan, Bawaslu Papua Selatan, Pemda Boven Digoel hingga KPU Boven Digoel dan Bawaslu Boven Digoel.

“Sebenarnya ini hanya tindak lanjut dalam rangka menghitung secara detail waktu pelaksaaan PSU berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah  diatur dalam ketentuan. Juga, menghitung biaya dalam tahapan-tahapan Pilkada tersebut”, terang Safanpo.

Gubernur pertama Papua Selatan itu berharap semoga pelaksanaan PSU bisa berjalan lancar, tertib, aman dan berhasil dengan situasi kamtibmas yang kondusif. Dengan demikian bisa menghasilkan pemimpin bagi Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk penyelenggaraan PSU itu menurut Gubernur Safanpo menjadi tanggungjawab bersama. Dimana, ada bagian yang menjadi tanggungjawab KPU RI melalui KPU Papua Selatan dan KPU Boven Digoel, maupun tanggungjawab Pemda Boven Digoel. “Nanti bagian mana yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan kia hitung secara cermat”, tukasnya.

Sementara anggota KPU RI, Idham Kholik,mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Boven Digoel merupakan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan harus dilaksanakan. Apa yang menjadi putusan MK itu, menjadi catatan penting bagi KPU, khususnya KPU Boven Digoel agar lebih baik lagi ke depannya.”Ke depan kami berkomitmen lebih baik lagi”, singkatnya.[FHS-NAL]