Pimpinan Dianggap Diskriminasi, Kantor BWS Papua Merauke Dipalang
Merauke, PSP – Rabu, (7/2) pagi aktivitas di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke tampak sepi. Sepinya pelayanan oleh pegawai di kantor BWS tersebut buntut dari aksi para pegawainya yang melakukan pemalangan terhadap kantor tersebut.
Kepala Seksi (Kasie) Operasi dan Pemeliharaan (OP) BWS Papua Merauke, Nataniel Howay, ST., MT menyebut, aksi ini buntut dari diskriminasi yang dilakukan oleh Kepala BWS Papua Merauke, Magdalena Tanga kepada para pegawainya khususnya Orang Asli Papua.
” Kami bicara ini bukan diluar-luar, kami bicara di dalam tanah ini. Siapapun datang kesini harus dia paham 3 unsur, harus menghargai orang Papua, dia wajib membina orang Papua. (Magdalena, Red) Sombong, tidak punya manajemen, tidak memimpin dengan hati, jadi ibu ini arogan. Dia bangun kelompok-kelompok dimana-mana, larang kelompok ini tidak boleh komunikasi dengan kelompok ini dan menganggap kita pejabat ini musuh,” katanya kepada wartawan di kantor BWS Papua Merauke, Rabu (7/2).
Sebagai pejabat struktural di BWS Papua Merauke, Nataniel telah memberikan saran dan masukan terkait hal ini kepada Kepala Balai namun tidak pernah diterima. Sehingga dirinya bersama pegawai lain khususnya Orang Asli Papua yang ada di BWS Papua Merauke menaruhkan jabatannya untuk melakukan aksi tersebut
” Saya punya konsekuensi untuk melawan ini karena mau lihat kebenaran bukan saya melihat kepentingan pribadi, silahkan dari Jakarta (Kementerian) mau kasih non job saya ini saya punya tanah. Dan saya sudah memberikan ultimatum anak Papua ada 5 pejabat ibu jangan sengaja geserkan satu, itu nanti jadi masalah sampai ke Presiden,” jelasnya.
Dikatakan ada sebanyak 3 pegawai yang di non job-kan termasuk 1 di geser ke posisi yang lain dan diganti oleh 3 orang dari luar. Pergantian tersebut dirasa ada rasa suka dan tidak suka saja tanpa melihat kinerja.
Lebih lanjut, Nataniel menambahkan sudah 1 Tahun 2 minggu ini Magdalena Tanga memimpin BWS Papua Merauke dianggap tidak mampu memimpin.
” Kami anggap dia tidak mampu, tidak punya manajemen kepemimpinan, dia tidak pernah berorganisasi, tidak paham bagaimana kepemimpinan organisasi, sehingga dia hanya bicara di rapat tidak punya konsep,” tambahnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia untuk mengevaluasi Kepala BWS Papua Merauke saat ini.
” Jadi kita tidak melawan aturan atau SK pak Menteri asal jangan kami anak Papua di diskriminasi. Harus ganti (Kepala BWS, Red),” pungkasnya.
Papua Selatan Pos berupaya mengkonfirmasi Kepala BWS Papua Merauke, Magdalena Tanga melalui pesan whatsapp dan juga menghubungi nomor selularnya, namun tidak ada tanggapan. [JON-NAL]
