25 September 2021

Papua Selatan Pos

Berita harian pagi Papua Selatan Pos

Soal PPS, Representasi Pemuda Datangi Ketua DPRD

Diskusi pemuda dirumah dinas Ketua DPRD Merauke menyangkut PPS. Foto: PSP/ERS

Merauke, PSP – DPC Pemuda Ansor Kabupaten Merauke bersama representasi pemuda baik dari Boven Digoel, Asmat, Mappi, Merauke, organisasi Islam dan nasional kunjungi Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Izaac Rudolf Latumahina di rumah dinasnya, Rabu (30/6).

Para pemuda yang dimotori Ketua DPC Ansor Merauke Alfi Syahri berkunjung untuk mendiskusikan berkaitan dengan proses pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). Mereka juga mengusung tema berkaitan pemekaran, yakni keterlibatan pemuda dalam menghadapi proses PPS.

Terkait PPS, menurut Alfi, suara pemuda untuk keberlangsungan PPS sedianya perlu dihimpun. “Dalam rangka pemekaran pemuda tidak terlalu dilibatkan dalam prosesnya. Kami berharap aspirasi yang kami sampaikan bisa disampaikan oleh DPRD kepada elit politik yang terlibat dalam prosea pemekaran,” ujar Alfi.

Pada dasarnya, lanjut Alfi, pemuda mendukung perjuangan PPS. Namun, harus memperhatikan hak – hak oranh asli Papua. “Kehadiran kami hari ini untuk bagaimana memastikan hak – hak orang asli Papua bisa sampai kepada mereka. Bukan hanya distribusi kekuasaan tapi distribusi kesejahteraan sampai kepada orang asli Papua,” ujarnya.

Menurutnya, menjelang PPS akan banyak dinamika dan gesekan. Bukan hanya internal kabupaten Merauke tapi 4 kabupaten lainnya. “Maka kami pemuda mengantisipasi hal – hal yang akan terjadi, sehingga pertemuan ini kami lakukan,” tandasnya.

Sementara Benny Latumahina mengatakan, menyerap pokok – pokok penyampaian daripada pemuda. “Mereka ingin terlibat dalam situasi persiapan menjelang provinsi Papua Selatan,” ujarnya. Dikatakan Benny, beberapa hal yang didiskusikan berkaitan beberapa administrasi,  baik itu persiapan daripada cakupan wilayah untuk jadi PPS. Begitupun tentang ibukota provinsi Papua Selatan. “Tentang ibukota ini juga harus ada pernyataan, dimana ditempatkan, kalau di Merauke mesti ada pernyataan dari empat kabupaten lainnya. Kemudiam nama daripada provinsi, selanjutnya persiapan anggaran untuk ketika provinsi ini jadi defenitif maka harus dibiayai kurang lebih 2 tahun, kemudian anggaran untuk pemilihan kepala daerah,” pungkas Benny. [ERS-NAL]