Masih Ada Hutang Belanja yang Belum Dibayarkan di Tahun 2020

Merauke, PSP – Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Izaac Rudolf Latumahina, mengungkapkan Pemerintah Daerah masih memiliki hutang belanja sebesar Rp. 50 Milliar yang belum terbayarkan di tahun 2020.

“Hampir sekitar 50 Milliar (hutang belanja). Berupa fisik, paling banyak PU , harusnya sudah terbayar di desember 2020 tapi karena sistemnya baru maka digeser ke 2021,” ujar Benny di Kantor Bupati baru – baru ini.

Sistem baru dimaksud, ialah menyangkut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Ini menjadi kendala. Hutang belanja termasuk kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan,” kata Benny.

Menurut Benny, pergeseran anggaran ke 2021 tersebut mesti di antisipasi. Terlebih menyangkut program 2021 yang harus dilaksankan.

“Kepastian besaran tentang penerimaan pendapatan di 2021 diperlukan. Supaya bisa dipastikan, jangan samapai kita bayar di 2021 tetapi program 2021 tidak bisa dilaksanakan. Itu yang kami minta penjalasan di TAPD baik Bappeda maupun keuangan,” tandasnya.

Kendati begitu, dalam masa pandemi Covid-19 tentang PAD maupun sisa silva yang merupakan bentuk daripada penerimaan perlu diketahui guna menghitung kebutuhan 2021. “Jadi bisa jadi masih ada pergeseran anggaran yang sudag ditetapkan. Dalam arti ada program – program yang tidak terlalu prioritas di SKPD dipangkas untuk penanganan hutang belanja,” pungkas Benny. [ERS-NAL]