349 Orang Telah Mendaftar untuk Dipulangkan ke Merauke
Aloysius Dumatubun
Merauke, PSP – Sejak dibuka Posko Pendaftaran Pemulangan Warga Merauke di Jakarta, Surabaya dan Makassar yang dinisiasi oleh beberapa orang pengusaha, Jumat 5 Juni 2020 sudah ada 349 orang yang mendaftar untuk dipulangkan. 349 warga Merauke ini terdiri dari Posko Jakarta sebanyak 121 orang, Surabaya 103 orang dan Makassar 125 orang. Sementara untuk pendaftaran pemulangan warga Merauke telah ditutup pada Sabtu, 6 Juni 2020.
Ketua Tim Pemulangan Warga Merauke, Aloysius Dumatubun mengatakan pemulangan warga Merauke ini akan difasilitasi oleh TNI-AU dengan menunggu keputusan dari Bupati Merauke. Pemulangan warga Merauke ini hanya bagi mereka yang terjebak lockdown dan diprioritaskan untuk ASN, TNI dan Polri dan masyarakat yang memiliki KTP Merauke. Sementara untuk pelajar atau mahasiswa yang berada di Kota Studi tidak diizinkan untuk pulang.
“Keputusan untuk nantinya pulang atau tidak itu berdasarkan dari data dulu. Setelah itu saya harus minta izin dari pak bupati. Kalau pak bupati setuju, berarti semua berangkat. Untuk pesawatnya saya sendiri belum tahu, tetapi yang jelas semua akan difasilitasi oleh TNI-AU untuk tanggal datangnya masih menunggu data masuk ke TNI-AU,” kata Aloysius saat ditemui Papua Selatan Pos, Sabtu (6/6) malam.
Dia mengatakan bahwa inisiatif pemulangan warga ini muncul berangkat dari adanya diskusi antara dirinya dengan beberapa teman pengusaha tentang banyaknya warga Merauke di luar daerah yang tidak dapat kembali karena terjebak lockdown. Sementara banyak diantara mereka yang harus terpisah dengan keluarganya hingga saat ini karena tidak ada penerbangan ke Merauke, sehingga mereka berinisiatif untuk membentuk tim untuk memulangkan warga yang terjebak lockdown.
Aloysius menegaskan bahwa inisiatif memulangkan warga Merauke ini tidak dilakukan di luar jalur, tetapi sudah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah serta beberapa muspida dan disetujui. Selain itu dirinya sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI-AU untuk membantu mefasilitasi pemulangan warga Merauke ini.
Sementara itu, pihak TNI-AU bersedia membantu dengan syarat harus dilakukan pendataan terlebih dahulu jumlah warga Merauke yang terjebak lockdown. Selain itu, setiap warga yang ingin dipulangkan harus menjalani rapid tes dan harus ada tempat untuk karantina.
“Saya sudah komunikasi dengan beliau (salah satu pejabat di Mabes TNI-AU). Lalu saya berinisiatif untuk membuka 3 posko, yaitu Jakarta, Surabaya dan Makassar. Kemudian saya telopon pemilik Swiss-BelHotel dan saya minta hotel untuk tempat karantina, dengan syarat separuh harga dan pemilik hotel sepakat,” terangnya.
“Saya juga sudah koordinasi Wakil Bupati Merauke, Sularso, SE, Asisten II Sekda Merauke, Sunarjo, S.Sos, Danlanud J.A Dimara Merauke, Kolonel Pnb Deni Hasoloan Simanjuntak dan Kapolres Merauke, AKBP Agustinus Ary Purwanto, S.IK dan disetujui. Untuk pak bupati memang belum karena berada di luar Merauke,” kata Aloysius.
Setelah melakukan koordinasi, lanjutnya, berinisiatif pemulangan ini diumumkan melalui media sosial dan mendapat berbagai tanggapan. “Pada waktu itu memang belum ada pemikiran untuk mau menambah hotel, tapi begitu kita umumkan dengan pendaftaran di 3 posko, Akhirnya saya menghubungi pemilik Hotel Core Inn dan Akat dan mereka setuju dengan itu,”.
Ketika disinggung dengan adanya inisiatif pemulangan ini, banyak orang beranggapan bahwa semua ini untuk dijadikan lahan bisnis, Aloy menjawab dirinya tidak mencari panggung, karena ia bukan orang politik. Ia melihat bagaimana masyarakat Merauke menangis di luar sana. “Saya juga masih tunggu pak bupati datang untuk menyampaikan hal ini, tapi saya sudah sampaikan ke pak wakil bupati dan saya juga sudah sampaikan kepada Ketua DPRD,” kata Aloysius.
Mengenai banyaknya komentar di media sosial yang mengatakan bahwa biaya hotel untuk karantina cukup mahal, dia mengatakan dirinya hanya mengambil inisiatif untuk menyediakan tempat karantina. Ia juga akan membangun komunikasi dengan Bupati Merauke selaku Ketua Tim Satgas Covid-19 terkait dengan tempat karantina.
“Apabila pak bupati bilang mau biaya karantina pemda yang tanggung, maka saya akan sampaikan ke masyarakat. Atau kalau ada orang yang bisa tunjukan ada hotel yang lebih murah untuk tempat karantina, silahkan atau kasih tahu tempat bisa dipakai untuk karantina. Jadi di sini saya tidak memeras orang, saya hanya mengambil inisiatif untuk menyediakan tempat karantina,” ujar Aloysius. [JAK-NAL]
