Antrean Berlanjut, Persoalan BBM Belum Ada Titik Terang
Truk - truk antri setiap hari untuk mengisi BBM sampai ke Jalan Martadinata. Foto: PSP/ERS
Merauke, PSP-Persoalan bahan bakar minyak (BBM) untuk di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, hingga hari ini belum membuahkan titik terang. Hal ini terlihat dari berjejalnya sejumlah kendaraan yang mengantre di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Merauke untuk mengisi bahan bakar minyak, terutama bensin dan solar.
Stok BBM jenis bensin dan solar di SPBU seringkali lebih dulu habis. Hal ini membuat para pengendara terpaksa menggunakan Pertamax yang harganya dinilai tidak ekonomis. Persoalan itu menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke yang terus memantau persedian dan selalu menerima keluhan masyarakat.
Namun demikian, hingga kini DPRD Merauke belum melayangkan surat ke pihak Kapolres, Danlantamal, Danrem dan Dandim untuk melakukan pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih bermasalah.
“Kami belum jadi menyurat ke instansi kepolisian dan lainnya. Oleh karena kami belum ada kesepakatan. Nanti rapat dulu baru kami menyurat dan pasti akan menyurat,” kata Ketua DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Izaac Rudolf Latumahina ketika dikonfirmasi Papua Selatan Pos di Kantor Bapedda, Senin (20/4).
Munurut Benny, kesepakatan bersama belum bisa dicapai karena belum dilakukan pertemuan untuk membahas persoalan itu. Mengingat hingga saat ini, pemerintah daerah, DPRD maupun beberapa instansi terkait masih berkonsentrasi untuk penanganan wabah Virus Corona. Pembatasan sosial akibat Virus Corona salah satu menjadi kendala pertemuan yang memang harus dilakukan membahas soal BBM.
“Saya fikir ini salah satu hal yang perlu lagi didiskusikan. Tapi dilihat kondisi sekarang, makanya kami batasi dulu untuk melakukan percakapan. Masalahnya sekarang, BBM Subsidi itu yang diminati cukup banyak. Makanya ini seharusnya diatur, karena BBM industri penyaluran harus kemana, BBM Susbidi kan harusnya cenderung lebih banyak ke masyarakat bukan ke pengusaha dan lainnya,” ungkap Benny.
Menurutnya, persoalan BBM menjadi permasalahan yang terus dibicarakan, namun belum menemui titik terang. “Nanti baru kita lihat, itu barang sudah bicarakan cukup lama tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Makanya perlu duduk bersama lagi,” katanya.
Sebelumnya, kata Benny, pihak dewan telah menerima data penyalahgunaan BBM di Merauke. Diduga ada permainan orang dalam dan dewan telah menerima informasi tersebut.
“Kemarin saya memerintahkan Komisi C meminta data baik ke SPBU maupun ke Pertamina. Tapi begitu banyak masukan yang kami terima lalu kemudian ada hal yang harus diawasi. Ada indikasi permainan orang dalam. Kami menerima informasi itu. Ada beberapa mobil dimodifikasi dan kami mengetahui itu. Bahwa dalam satu hari mobil- mobil itu bisa 2 sampai 3 kali mengisi BBM di semua SPBU. Di belakang mereka ada yang membekingi,” beber Benny.
Tak hanya itu, kata Benny, indikasi itu terjadi di semua SPBU baik Sota, Ahmad Yani, Parako maupun Kuper. Benny menyarankan, pengelola sebaiknya menerapkan asas tertib bagi setiap petugas di SPBU.
“Setiap pengelola maupun pemilik SPBU, untuk karyawan yang dipekerjakan di SPBU harus memiliki asas tertib. Karena banyak sekali yang menyalahkan tugas dan wewenangnya. Terutama karyawan-karyawan SPBU. Ada beberapa sopir, memodifikasi mobil. Kami tahu persis, ada data yang kami terima,” ujar Benny.
Atas dasar itu, lanjutnya, pihak dewan akan menyurati pihak berwajib untuk mengatasi permainan itu agar dilakukan pengawasan “Secara resmi kami akan menyurat ke Kapolres, Dandim, Danrem dan danlantamal, saya harap bisa bekerja sama. Ini mesti diawasi, dari awal sampai akhir. Kami melihat ada permainan yang kurang baik. Yang akhirnya, BBM subsidi yang merupakan kebutuhan masyarakat dialihkan,” pungkas Benny.
Sementara itu, menurut informan media ini di Pelabuhan Merauke, kapal pengangkut BBM milik Pertamina setiap harinya masuk melalui pelabuhan. “Padahal setiap hari masuk kapal mereka, tapi terus aja kosong,” ujarnya. [ERS-RH]
