BKKBN Provinsi Papua Gandeng Pemda Boven Digoel gelar kegiatan pengelolaan forum komunikasi kelompok kerja bangga kencana peta jalan pembangunan kependudukan

Tanah Merah PSP – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, gandeng Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Boven Digoel gelar kegiatan pengelolaan forum komunikasi kelompok kerja bangga kencana peta jalan pembangunan kependudukan, kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Honai Tanah Merah Rabu kemarin.

Wakil bupati Marlinus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, program bangga kencana merupakan salah satu instrumen strategis dalam membangun kualitas keluarga dan mengelola dinamika kependudukan. Melalui program ini, pemerintah berupaya menciptakan keluarga yang berkualitas, sejahtera, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut Bupati, keberadaan forum kelompok kerja bangga kencana sangat  penting, pasalnya forum ini bukan hanya tempat koordinasi, tetapi sekaligus wadah kolaborasi antar sektor dalam mengimplementasikan peta jalan pembangunan kependudukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Wakil Bupati juga bilang, melalui pengelolaan forum komunikasi kelompok kerja, terdapat beberapa strategis yang perlu di dorang, yakni penguatan koordinasi lintas sektor, agar setiap perangkat daerah memahami perannya dalam pembangunan kependudukan. Integrasi data dan program, sehingga setiap kebijakan berdasar pada kondisi riil masyarakat. Sinkronisasi peta jalan pembangunan kependudukan dengan visi pembangunan daerah, dan pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis, yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat, agar mereka menjadi subjek dalam pembangunan dan bukan sekedar objek.

Wakil Bupati juga berharap,  agar program bangga kencana dan seluruh indikator dalam peta jalan pembangunan kependudukan dapat berjalan dengan baik, menyentuh masyarakat serta berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Saya juga berharap kepada seluruh perangkat daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh mitra pembangunan untuk berkolaborasi secara aktif. kita percaya bahwa persoalan kependudukan bukan hanya urusan satu Dinas atau satu lembaga saja, tetapi merupakan urusan bersama yang harus ditangani secara kolektif,”ungkapnya.[VER-NAL]