Wagub Papua Selatan Tuding Masyarakat Kerap Salah Gunakan Bantuan UMKM

“OPD harus bersinergi mendampingi, UMKM bukan untuk memanjakan masyarakat,“ Paskalis Imadawa

Merauke, PSP – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerima bantuan dari pemerintah.

Hal ini disampaikan Paskalis usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pameran Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, salah satu penyebab bantuan pemerintah kerap disalahgunakan adalah kurangnya identifikasi dan pendampingan terhadap penerima bantuan.

“Terkait pembinaan UMKM, semua OPD harus bersinergi. Tidak bisa hanya dibebankan pada satu OPD saja, semua harus terlibat,” tegas Paskalis saat diwawancarai wartawan usai mengunjungi sejumlah stan UMKM yang dipamerkan di lokasi acara.

Ia mencontohkan, ketika pemerintah memberikan bantuan berupa padi kepada masyarakat, maka perlu ada pendampingan hingga proses penggilingan dan distribusi beras. Demikian juga halnya dengan bantuan modal usaha.

“UMKM bukan untuk memanjakan masyarakat, tapi bagaimana membuat mereka mandiri. Kalau masyarakat minta ikan, jangan beri ikannya, tapi beri kail dan ajarkan cara menangkapnya,” jelas Paskalis.

Ia menekankan pentingnya proses identifikasi sebelum pemberian bantuan, untuk memastikan keberadaan usaha dan kesiapan masyarakat dalam mengembangkannya.

“Jangan langsung kasih bantuan. Turun lapangan dulu, cek usahanya benar-benar ada atau tidak, pendidikannya seperti apa, semangat usahanya bagaimana. Kalau semua sudah sesuai, baru diberi bantuan, dan itu pun harus didampingi secara berkelanjutan,” ujar dia.

Pendampingan, lanjutnya, tak hanya sebatas teknis usaha, tetapi juga mencakup manajemen keuangan, pengelolaan aset, dan pengawasan. Namun, ia mengakui bahwa pendampingan UMKM di Papua Selatan saat ini masih belum optimal.

“Kalau pun ada, sifatnya masih perorangan. Belum nampak pendampingan yang dilakukan oleh dinas. Ke depan, ini harus diperkuat dan melibatkan beberapa dinas sekaligus, agar UMKM masyarakat bisa benar-benar berkembang,” tambahnya. Paskalis berharap seluruh OPD membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa mendapatkan pendampingan, termasuk penyertaan modal, sehingga tujuan utama kemandirian masyarakat dapat tercapai. [ERS-NAL]