Damianus Katayu : Suara MRP mengenai Sekda harus OAP, adalah suara dari dalam lubuk hati paling dalam.
Merauke, PSP – MRP Provinsi Papua Selatan menyuarakan mengenai kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan harus diduduki orang asli Papua, adalah suara dari dalam lubuk hati paling dalam.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, M.A di Swiss-Bell Hotel baru-baru ini.
Pandangan ini justru berbeda dengan Gubernur Papua Selatan Prof. Apolo Safanpo yang menyatakan bahwa kursi Sekda itu berhak diduduki siapa saja yang dianggap mampu lewat alur seleksi.
Dibeberapa kesempatan, kedua pemimpin ini terlihat sering berbarengan menghadiri sejumlah kegiatan, walau demikian mereka berbeda pendapat menyoal kursi sakral itu.
Kendati, pendaftaran untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan masih terus bergulir.
Katayu bilang, dalam tataran forkompimda ketua MRP dan Gubernur akan bersamaan.
“Pak Gubernur tidak mungkin berbicara hanya orang asli Papua. Dalam tataran forkompimda pasti kami bersamaan,” ujar Katayu.
Namun, lanjut dia, sikap MRP Papua Selatan sudah jelas, bahwa harus menyuarakan kepentingan orang asli Papua sebagai lembaga kultur.
“Kami mesti berbicara berpihak kepada orang asli Papua, itu sudah pasti (dari dalam lubuk hati paling dalam). Logikanya , kami ini adalah lembaga kultur orang asli Papua dan ketika kami berbicara bukan untuk kepentingan orang asli Papua, bagi kami itu tidak tepat,” katanya.
Dilanjutkan, menyuarakan mengenai kepentingan orang asli Papua adalah sebuah upaya bahwa orang asli Papua tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Kami akan berusaha memperjuangkan kepentingan orang asli Papua. Mengenai siapa, nanti kewenangan nya ada di pak Gubernur , itu silahkan. Tapi kami punya kewenangan menyampaikan pandangan, bahwa kalau ada orang asli Papua (yang mampu,red) kenapa tidak dipertimbangkan. Dan kami percaya orang asli Papua juga punya kemampuan,” tutur Katayu.
Katayu berpesan, bagi siapa saja orang asli Papua yang mengikuti seleksi itu agar mengikuti setiap prosedur dan kompetisi. “Berbicara rekomendasi, kami MRP tidak punya kapasitas untuk itu, tapi silahkan ikuti prosedur dan kompetisi karena minimal itu kan menjabat di 2 pimpinan OPD,” pungkasnya. [ERS-NAL]
