Wagub Papua Selatan Minta Nindya Karya Stop Sementara Pekerjaan Rusus dan Rusun Pusat Pemerintahan
Wagub Imadawa dan Staf Ahli Mendagri di lokasi pusat pemerintahan di Salor.
Merauke, PSP – Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, S.Pd meminta PT. Nindya Karya selaku perusahaan yang mengerjakan pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) pusat pemerintahan Papua Selatan di Salor di stop sementara.
Hal itu disampikan Wagub Imadawa saat meninjau lokasi pusat pemerintahan bersama Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Togap Simangunsong, Jumat (14/3).
Wagub Imadawa meminta kepada PT Nindya Karya agar bersabar dalam melakukan pengerjaan perumahan, sebab saat ini masih berlangsung musim hujan sehingga pekerjaan tidak bisa dilanjutkan.
“PT Nindya Karya diharapkan supaya sabar menunggu anggaran dari pemerintah pusat. Bersabar dalam melakukan pengerjaan perumahan, sebab saat ini masih berlangsung musim hujan sehingga pekerjaan tidak bisa dilanjutkan,” ujar Wagub Imadawa.
Ia mengatakan, sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur punya tugas hanya sebagai pembantuan, membantu pemerintah pusat.
“Jadi, kalau dari pemerintah pusat bilang belum kita juga didaerah juga bilang belum,”kata dia.
Kendati demikian, Wagub Imadawa memint pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan, Kantor Gubernur, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) lebih diutamakan pembangunannya.
“Karena itu simbol pemerintahan, kalau boleh tiga kantor ini sama-sama dibangun lebih dahulu,”kata dia.
Perwakilan PT Nindya Karya Ganda Purba yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan, pengerjaan perumahan baik rusun maupun rusus hingga kini sudah mencapai 46 persen.
Kesulitan yang dihadapi, kata Ganda, adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru dibentuk memberikan informasi bahwa Januari sampai saat ini belum ada anggaran.
“Sampai saat ini kami masih menunggu kejelasan dari Kementerian PKP terkait pembangunan perumahan yakni rumah susun dan rumah khusus,” ujar Ganda.
Ganda bilang, rumah susun yang dibangun tiga lantai ada 88 unit dengan ukuran kamar tipe 36. “Masih pengerjaan struktur. Sementara rumah khusus untuk pejabat tipe 70 sudah 25 unit yang sudah tertutup atap. Kendalanya, cuaca, kalau sudah hujan tidak bisa bekerja,” katanya.
Ditempat yang sama Staf ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong mengatakan, hal-hal yang dimaksud perlu menyampaikan langsung ke Mendagri. “Saya minta untuk hal-hal ini dibawa ke Jakarta dan disampaikan langsung ke Mendagri,” timpal Togap. [ERS-NAL]
