Gubernur Papua Selatan Laporan ke Komisi II DPR RI, Ini Isinya
Tampak Gubernur Safanpo bersebelahan dengan Wamendagri Ribka Halim saat rapat dengan Komisi II DPR RI.
Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan, Prof. Apolo Safanpo, melaporkan berbagai upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan kepada Komisi II DPR RI Kamis (13/3).
Dalam laporannya, Gubernur Safanpo menyampaikan sejumlah pencapaian dan perkembangan terkait pembentukan perangkat daerah, pengalihan pegawai, serta pembangunan infrastruktur di provinsi yang dikendalikan nya.
Sebagai bagian dari upaya pembentukan struktur pemerintahan, Gubernur Safanpo bilang hingga saat ini telah terbentuk 22 perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perangkat Daerah.
“Kami sudah memproses pengalihan pegawai sebanyak 1.281 orang yang berasal dari empat unsur, yaitu pelimpahan dari kementerian/lembaga, Provinsi Papua, empat kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan, serta usul mutasi perseorangan,” kata Gubernur Safanpo.
Selain itu, Gubernur Safanpo juga melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah berhasil melakukan penerimaan CPNS pada tahun 2024, dengan 791 orang yang telah dinyatakan lulus.
Disebutkan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama juga telah dilakukan, di mana 100 pejabat administrator dan 261 pejabat pengawas dilantik pada 4 April 2023, dan beberapa pejabat tinggi pratama lainnya dilantik pada 2023.
Dalam hal anggaran, Gubernur Safanpo menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp23 miliar, yang bersumber dari dana hibah empat kabupaten, dan meningkat menjadi Rp1,7 triliun pada tahun 2023 serta mencapai Rp2,2 triliun pada tahun 2024. “Untuk 2025, APBD Papua Selatan kembali sebesar Rp1,7 triliun,” sebutnya.
Mengenai kemajuan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan, kata dia, beberapa proyek pembangunan telah dimulai, termasuk pembangunan rumah susun, tower spam untuk air minum, serta pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan.
Pemerintah Provinsi juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp712 miliar untuk pembangunan kantor Gubernur, DPRP, dan MRP melalui pemerintah pusat, serta Rp92 miliar melalui APBD Papua Selatan untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya pada tahun 2023-2024.
Sementara itu, terkait dengan dana Otonomi Khusus (Otsus), Gubernur Safanpo menyampaikan Provinsi Papua Selatan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar.
“Total dana Otsus untuk Papua Selatan pada tahun ini mencapai Rp546 miliar untuk block grant dan Rp667 miliar untuk specific grant, yang akan disalurkan ke empat kabupaten serta provinsi,” lanjutnya.
Ditambahkan, mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. “Semua upaya yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan pemerintahan di Papua Selatan, memastikan bahwa wilayah kami dapat berkembang secara lebih baik dan mandiri,” katanya. [ERS-NAL]
