Pemerintah Pusat Awasi Penanganan Inflasi, Stunting, dan Kemiskinan Ekstrem di Setiap Daerah

Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST.,MT

Merauke, PSP – Presiden Joko Widodo meminta 3 hal penting untuk saat ini, pemerintah di daerah melaporkan mengenai inflasi, stunting dan angka kemiskinan ekstrem  yang tengah melanda masyarakat dalam sekali minggunya.

Hal ini guna menengok kondisi – kondisi perkembangan penanganan dimaksud di setiap daerah khususnya di Provinsi Papua Selatan.

Demikian disampaikan Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST,.MT dalam sambutannya saat pelantikan 16 pejabat fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan di Hotel Careinn lusa lalu.

“Laporan itu diminta oleh Presiden melalui Mentri Dalam Negri untuk dilaporkan setiap minggu,” ujar Pj. Gubernur Safanpo.

Dikatakan dia, pemerintah daerah dalam menangani ketiga hal itu diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah pusat.

Mengenai inflasi yang harus segera ditangani, lanjut nya, Inspektorat di daerah adalah motor penggerak untuk menekan angka inflasi di garda terdepan.

“Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan inflasi daerah baik di pemerintahan Papua Selatan maupun kabupaten cakupan,” tandasnya.

Demikian angka stunting, pun juga penurunan angka kemiskinan ekstrem.

“Ini mari kita pantau terus dan dilaporkan. Inspektorat sebagai penggerak, sebab ketiga hal tersebut merupakan program prioritas penanganan oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Di kabupaten Merauke misalnya, guna meniadakan kemiskinan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan upaya langkah nyata oleh pemerintah.

Penghentasan kemiskinan ini menyusul sudah adanya data jumlah yang diturunkan Kementrian Sosial RI, sesuai Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2023.

Untuk Kabupaten Merauke sendiri, data jumlah kemiskinan terdapat sebanyak 23.000 lebih jiwa dan 6.000 lebih jiwa diantaranya masuk dalam kategori sangat miskin alias ekstrem dengan pendapatan perkapita sebesar Rp.13.800 perbulan.

Menurut Ketua Penghentasan Kemiskinan Kabupaten Merauke H. Riduwan,M. Pd saat ditanyai soal kemiskinan di Merauke beberapa bulan lalu, data jumlah yang sudah ada itu sedianya harus dikeroyok.

Dalam artian, langkah nyata akan dilakukan, sebab program penghentasan kemiskinan ditargetkan harus rampung di tahun 2025 mendatang.

“Kondisi kemiskinan secara bertahap harus bisa kita kurangi. Penanggulangan kemiskinan ini sangat menyeluruh,artinya semua pihak seperti OPD harus terlibat , kita berharap semua bersinergi, terutama distrik dan kampung begitupun Bamuskam nya. Data ini harus kita kroyok, nama – nama sudah ada, alamat sudah ada, waktu cuma 1,5 tahun lagi (Menjabat) ini kita akan upayakan,” terang Wabup Riduwan.

Disebutkan, Wabup Riduwan, dana kampung seyogyanya bisa menolong penghentasan kemiskinan yang ada dengan jumlah tersebut.

“Dana kampung harus bisa membantu menghentaskan ini. Karena berkaitan juga dengan stunting di 20 kampung sudah terdata, ini parah, kita akan konsentrasi,” tuturnya.

Dilanjutkan Wabup Riduwan, program sudah mulai dirancang dan akan dilakukan implementasi.

“Misalnya di pedalaman, kalau mereka membutuhkan rumah ya harus dibangunkan rumah, kalau misalnya masalah konsumsi ya harus di intervensi, kami sudah beberapa kali pertemuan ,kita sudah cek data, menyatukan data, program ini real dan akan didukung dana sekaligus langkah nyata,” katanya.

Wabup Riduwan menyebut, bahwa pemerintah turut melibatkan akademisi sebagai upaya percepatan penghentasan ini. “Kita menggandeng pihak Musamus dan Uncen sebagai tenaga ahli turun ke kampung,” ucap pentolan NU ini. [ERS-NAL]