KPK Sebut Anak Tidak Sekolah di Provinsi Papua Selatan Tinggi, Ini Respon Kadis Pendidikan
Aloysius Jopeng
Merauke, PSP – Tingginya angka anak tidak bersekolah di Provinsi Papua Selatan yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, membuat pemerintah harus mengambil langkah pasti membentuk sebuah formulasi yang akan bermuara pada tidak adanya lagi anak – anak yang tidak bersekolah.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Aloysius Jopeng merespons hal itu dengan membuat diskusi khusus bersama organisasi UNICEF dalam minggu ini.
“Iya, hari Jumat minggu ini kita gelar diskusi khusus bersama UNICEF tentang anak tidak sekolah maupun putus sekolah,” jelas Jopeng di Halogen Hotel, Senin (14/5).
Menurut jumlah yang diungkapkan KPK, anak – anak yang seharusnya berada di jenjang SD hingga SMA namun tidak bersekolah mencapai 93.000 lebih.
“Kami (pemerintah) punya data itu,” ucapnya.
Jopeng menyebut, bahwa bukan hanya anak yang tidak bersekolah yang perlu perhatian namun, anak yang putus sekolah pun turut menjadi perhatian.
“Anak yang putus sekolah juga tinggi, di Merauke saja anak putus sekolah 32 ribu di jenjang SD, jenjang SMP diangka 12 ribu. Kalau angka ini dibandingkan, ini sangat jauh sekali, kami menyebutnya angka transisi,” sebut Jopeng.
Ia berpendapat, bahwa angka transisi tersebut berbeda jauh memiliki 2 faktor sebagai penyebab diantaranya putus sekolah dan lulus dari sekolah akan tetapi tidak mampu melanjutkan ke jenjang diatasnya.
Menurut Jopeng, tingginya angka tidak bersekolah tersebut dikarenakan ekonomi keluarga yang lemah. “Bagi saya ini faktor ekonomi, maka mereka perlu diberikan pembiayaan,” kata Jopeng. [ERS-NAL]
