Pokja I Satgas Pengawalan DOB Singgung Soal Hibah Untuk Pacu Kesiapan PPS
Kelompok Kerja (Pokja) I Satuan Tugas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) gelombang ke-2 di BPKAD Merauke. Foto: PSP/ERS
Merauke, PSP – Kelompok Kerja (Pokja) I Satuan Tugas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) gelombang ke-2, terus menyempurnakan proses konfirmasi dan identifikasi terhadap dokumen aset dan hibah untuk Provinsi Papua Selatan.
Upaya itu dilakukan sebagai langkah dalam memacu kesiapan peresmian Papua Selatan.
Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edison Siagian,menyusul pekerjaan yang sudah dilakukan tim rombongan pokja I sebelumnya yang dipimpin Tri Handoko Taruna.
Baca Juga : Jelang Peresmian PPS,Ada 4 Hal yang Harus Segera Ditangani Tim Transisi Kemendag
Dikatakan Edison, pihaknya bersama tim pada prinsipnya melanjutkan proses konfirmasi yang telah dilakukan tim Pokja I tahap pertama. Adapun konfirmasi tersebut salah satunya mengenai rencana hibah yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
“Kami juga mengkonfirmasi aset-aset yang sebelumnya sudah dicek oleh teman-teman yang ada di tim pertama, salah satunya kita akan melakukan kunjungan di beberapa lokasi,” ujar Edison di Kantor BPKAD Kabupaten Merauke, Rabu (14/9).
Edison mengatakan, berkaitan dengan aspek administrasi mulai dari pinjam pakai maupun hibah yang direncanakan bakal diberikan kepada pemerintah Papua Selatan sangat perlu dicek guna memastikam kesiapan.
“Langkah-langkah ini merupakan tugas utama dari tim tahap kedua Pokja I Satgas Pengawalan DOB,” kata Edison
Menurut Edison, memastikan berbagai kebutuhan untuk mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan agar cepat terpenuhi, dinilai penting menjelang diresmikannya provinsi tersebut dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur.
Baca Juga : Papan Nama Kantor Gubernur PPS Sudah Dipasang
“Begitupun mempersiapkan ketersediaan perkantoran, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kebutuhan sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya. Tugas kami yang di gelombang kedua ini adalah mengonfirmasi hal-hal yang sudah disepakati dalam berita acara yang sudah dibuat oleh tim yang pertama datang,” terangnya.
Diketahui, Provinsi Papua dan empat kabupaten seperti Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel telah menyepakati untuk memberikan dana hibah kepada Provinsi Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga akan mengecek berbagai perkembangan dari hasil kesepakatan tersebut.
Edison menekankan, berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan, di antaranya menyangkut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). [ERS-NAL)
