Musim Tanam, Petani Merauke Malah Gelisah
Gapoktan Kurik IV dan Muram Sari Keluhkan Pupuk Yang Belum Tersedia. Foto: PSP/WEND
Merauke, PSP – Para petani di daerah yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan mulai gelisah. Hal ini dikarenakan belum tersedianya pupuk bersubsidi di tingkat pengecer.
Padahal saat ini sebagian besar petani telah mulai mengolah tanah bahkan ada yang telah menanam padi.
Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kampung Jaya Makmur/Kurik IV, Distrik Kurik Riski, mengemukakan bahwa saat ini petani terus bertanya kepadanya kapan kepastian pupuk akan ada di pengecer.
“Saat ini belum ada kabar, dari penegcer juga belum ada kabar untuk pendistribusiannya. Terus petani juga banyak yang bertanya. Sedangkan saat ini musimnya harus tanam padi. Sedangkan disini arealnya kan sawahnya tadah hujan,” terangnya, di UPT Dinas Tanaman Pangan, Senin (6/12).
Rizki mengungkapkan, apabila kehadiran pupuk semakin molor, ia memastikan petani akan mengalami kerugian bahkan terancam gagal panen.
“Takunya kalau tidak cepat tanam, efeknya akan turun ke gadu. Di merauke ini kan tadah hujan, jadi setidaknya kita harus mengejar tadah hujan. Takutnya kalau diundur-undur, akhirnya akan kegagalan lagi di pasca gadu,” tambahnya.
Sepangang seperapian dengan Rizki, Ketuan Gapoktan Wahana Tani, Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, Margo Saputro juga mengalami hal yang sama. Ia mengaku dihujani pertanyaan oleh masyarakat terkait ketersediaan pupuk subsidi.
“Pedahal kita ini sudah masa tanam, di lapangan seharusnya Pupuk sudah ada. Sudah olah tanah, bahkan satu bulan kemarin sudah ada yang tanam. Kalau melihat temen-teman dan kelompok tani itu sudah mengajukan RDKK, hanya saja untuk masalah pencairan (pupuk) di 2022 itu belum ada,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Margo mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait guna memastikan percepatan penyaluran pupuk kepada petani. Namun, menurunya ada persyaratan adminstrasi yang harus dilengkapi sebelum penyaluran dilakukan.
“Kemarin saya tanyakan kepala seksi PSP di Pertanian, katanya itu nanti untuk print out RDKK harus tanda tangan dulu. Padahal kita ini kan sudah masa persiapan, artinya jangan sampai pupuk itu telat. Kasien, petani itu kalau sudah telat satu bulan saja, pasti bongkar tanamannya. Karena hitung-hitungannya kan sudah ngak masuk, artinya pasti rugi,” ujarnya.
Ia meminta kepada pemerintah kabupaten untuk terut serta menyelesaikan persoalan ini. Apabila pemerintah memang berencana akan mengahpuskan pupuk bersubsidi, ia meminta agar segera mensosialisasikan kepada masyarakat.
“Petani itu kalau barang itu tidak ada, dan kalau itu terpaksa untuk usaha taninya, pasti akan dilakukan. Cuma pasti ada penurunan produksi. Artinya yang biasanya garapannya 6 sampai 4 hektar, pasti ada penurunan jumlah luasan,” paparnya. “Kalau pemerintah pengen menghapus subsidi, tidak masalah, intinya petani itu pengen dengan harga yang layak,” pungkasnya. [WEND-NAL]
