Raih Disclaimer ke 14, Kabupaten Boven Digoel Terancam ‘Hilang’
Tanah Merah, PSP – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Papua memberikan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Hasilnya, BPK-RI memberikan penilaian tidak menyatakan pendapat atau Disclaimer of Opinion. Dengan demikian, 14 tahun berturut-turut penilaian Disclaimer diraih Pemkab Boven Digoel dalam Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan (LHP).
Atas pencapaian tersebut membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boven Digoel , Athanasius Koknak yang ikut hadir menerima LHP BPK RI Perwakilan Papua di Jayapura menjadi geram.
Menurut Athanasius opini disclaimer terus diperoleh pemda Boven Digoel, karena kesalahan system pengelolaan keuangan daerah termasuk Aset. Dampak dari penilaian opini Disclaimer ini, kata Athanasius Koknak berdasarkan hasil diskusinya dengan Ketua BPK RI Perwakilan Papua, Pemerintah Daerah Boven Digoel terancam digabungkan kembali dengan Kabupaten Induk Merauke bila tahun depan masih kembali meneruskan prestasi disclaimer.
Dijelaskan Athanasius, data yang diperolehnya, ada 106 Kabupaten Kota se Indoenesia yang laporan keuangannya bermasalah, dari angka itu 7 persennya terancam digabungkan kembali dengan daerah Induk, dari tujuh persen Kabupaten Boven Digoel termasuk di dalamnya.
Ketua DPRD Boven Digoel tegaskan pihaknya akan segera lakukan kajian mengenai LHP BPK kemarin, dan akan memanggil Pemerintah Daerah untuk bersama membenahi system pengelolaan keuangan daerah agar ke depan bisa ada peningkatan dari Opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian atau bahkan ke Wajar Tanpa Pengecualian. Jika tidak, Boven Digoel akan dianggap salah satu daerah otonom yang pernah ada dan hilang alias digabungkan kembali ke kabupaten Induk.
“Untuk menindak lanjuti hasil itu, dalam waktu dekat kami DPRD akan panggil pemerintah daerah, untuk memberikan kajian dan catatan terkait rekomendasi BPK. Karena ini sudah 14 kali mendapatkan prestasi Disclaimer sejak 2006. Kalau 15 kali berturut-turut kita boven digoel bisah kembali ke merauke sebagai kabupaten induk karena dinilai tidak mampu,” pungkasnya saat ditemui di Aula Kantor Bupati belum lama ini.[VER-NAL]
Contohnya saja.. Dalam perencanaan atau penyusunan DPA hanya Copy paste saja.. Dan hanya kepala dinas dan bendahara yg terlibat pembutannya tampa melibatkan bidang2 yg lainnya…
Contohnya sj.. Disnakertrans kab. Boven digoel, bendaharanya, sering menggelapkan dana perjalann dinas.. Di laporan si A dan B pernah ke sana sini, tapi si A dan B merasa tdk pernah ke sana sini dan tdk pernah terima uang dan ttd perjalanan dinas.. (KORUPSI) tolong papua selatan pos, Selidiki ini.. Dasar dari postingan sya ini…
Banyaknya dinas yang asal asalan dalam menggunakan anggaran, banyak pejabat korupsi, tapi pintar bolak balikkan pertanggung jawabannya..
Banyak dinas jalan di tempat, asal ada proyek2, tdk ada inofasi..