Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Mahasiswa Turun Padati Libra

Merauke, PSP – Kamis (8/10) di Lingkaran Brawijaya (Libra) suara gemuruh menolak Undang -Undang Cipta Kerja terdengar. Suara gemuruh itu keluar dari Aliansi Masyarakat Merauke (Alam Merah) yakni gabungan Organisasi Cipayung Plus di Kabupaten Merauke tidak tinggal diam dalam hal merespon Undang – Undang Omnibus Law. Mereka turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap undang – undang – undang tersebut yang dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil.

Mereka pun meminta dengan tegas, DPRD Merauke sebagai representasi masyarakat di Merauke menindaklanjuti tuntutan mereka hingga ke pemerintah pusat.

Alam Merah bisa disebut yang didalamnya mencakup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( KAMMI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Musamus, dan Organisasi Kemahasiswaan serta beberapa Organisasi Basis di Kabupaten Merauke.

Aksi penolakan yang dimotori Ronny Rumboy ini, langsung dihadiri Wakil Ketua I DPRD Merauke Hj. Almarotus Solikha.

Dalam pernyataan sikap yang harus ditindaklanjuti oleh wakil rakyat, yang dibacakan Juru Bicara Alam Merah Johanis Debrito, selain menolak undang – undang itu karena tidak pro terhadap rakyat kecil, mereka juga menuntut Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo tidak menandatangani RUU Cipta Kerja menjadi undang – undang.

“Meskipun secara otomatis bila tidak ditanda tangani oleh presiden tetap akan menjadi undang – undang, tapi biarkan lah undang – undang itu menjadi undang – undang yang tidak ditanda tangani oleh presiden,” kata Johanis.

Mereka mengatakan, akan berkoordinasi dengan pakar hukum untuk melakukan uji materi Undang – Undang Cipta Kerja itu ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan tegas dalam pernyataan sikap mereka, DPRD Merauke harus mendesak DPR RI agar mendengarkan aspirasi masyarakat tentang penolakan sebab terlali banyak permasalahan formil dan materil.

Mereka juga meminta masyarakat Merauke agar terus mengawal setiap kebijakan pemerintah dan DPR termasuk rencana pembahasan RUU yang bermasalah.

Terakhir, Alam Merah menolak Undang – Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan dan hak – hak pekerja.

Menanggapi pernyataan sikap Alam Merah, Wakil Ketua I DPRD Merauke Hj. Almarotus Solikha, menyebutkan akan melakukan pembahasan bersama dengan anggota dewan lainnya.

“Saya akan duduk bersama dengan anggota dewan lainnya, dan Bapemperda. Kami akan lanjutkan aspirasi kalian dan akan konsultasi bahwa semua ini perlu ditinjau kembali juga di riview,” kata Almarotus.

Dikatakan Almarotus, sedianya tidak ingin masyarakat susah. “Kita kan tidak mau masyarakat kita susah. Intinya kita kerja, kerja, kerja, bukan banyak bicara,” tegas Almarotus. Petisi pernyataan sikap itu langsung ditanda tangani Wakil Rakyat dan langsung diserahkan oleh Juru Bicara Alam Merah Johanis Debrito. [ERS-NAL]