Polres Merauke Amankan Aksi Penolakan Kapal Trawl oleh Nelayan
Tampak polisi tengah berada di kerumunan massa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke
Merauke, PSP – Polres Merauke mengamankan jalannya aksi penyampaian aspirasi penolakan kapal trawl di perairan Merauke yang digelar oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Senin (20/4), di Kantor Pelabuhan Perikanan Merauke, Jalan Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Pengamanan dipimpin langsung Kabag Ops Polres Merauke, Irwanto Sawal, mewakili Kapolres Merauke, Leonardo Yoga.
Aksi tersebut merupakan respons nelayan yang tergabung dalam HNSI terhadap keberadaan kapal trawl yang dinilai merugikan nelayan lokal. Massa aksi terlebih dahulu berkumpul di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI, sebelum melakukan pawai menuju Kantor Pelabuhan Perikanan Merauke.
Aksi dipimpin Ketua DPD HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa, dengan jumlah peserta mencapai ratusan orang. Pawai massa dikawal oleh Satuan Lalu Lintas Polres Merauke hingga tiba di lokasi aksi.
Setibanya di Kantor Pelabuhan Perikanan, massa disambut oleh Kepala Dinas TPPKP Papua Selatan, Paino, bersama Kepala Dinas Perikanan Merauke, Leunard H.F. Rumbekwan, serta Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar.
Dalam orasinya, massa menilai keberadaan kapal trawl berpotensi merusak ekosistem laut serta mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal.
“Kebijakan pemerintah seharusnya mengedepankan kepentingan nelayan lokal, termasuk memperhatikan aturan ukuran jaring atau pukat yang digunakan, serta meninjau kembali regulasi yang merugikan nelayan Merauke,” ujar Taufik.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Merauke, Irwanto Sawal, menegaskan pihaknya memastikan aksi berjalan aman dan tertib.
“Kami berupaya agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik tanpa tindakan anarkis, serta mendorong solusi dari pemerintah daerah agar aspirasi ini menemukan titik terang,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas TPPKP Papua Selatan bersama Dinas Perikanan Merauke menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi nelayan dengan mengundang perwakilan massa aksi untuk bersama-sama menyampaikan langsung ke pemerintah pusat. Rencananya, aspirasi tersebut akan dibawa ke Komisi IV DPR RI guna mencari solusi terbaik atas keresahan nelayan di Kabupaten Merauke. [ERS-NAL]
