Pemprov Papua Selatan Butuh Tuntunan Pusat, Sekda: Kami Ibarat Anak Baru Belajar Berjalan

Merauke, PSP – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih membutuhkan tuntunan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai daerah otonomi baru.

Hal itu disampaikannya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Swiss-Bell, Selasa (10/2).

Ferdinandus mengibaratkan Papua Selatan seperti seorang anak yang baru belajar berjalan dan masih memerlukan bimbingan dari orang tuanya.

“Ibarat seorang anak yang baru belajar berjalan tentunya memerlukan tuntunan dan banyak energi dari orang tuanya. Kalau orang tuanya melepas kemudian mengurangi alat bantu maka anak itu tidak bisa berjalan lebih cepat,” ujar Ferdinandus.

Ia tidak memungkiri kehadiran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap provinsi baru tersebut.

“Kami provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, momen ini sangat istimewa dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurutnya, sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia, Papua Selatan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pembinaan dan pendampingan dinilai penting agar tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah dapat berjalan optimal.

Dia bilang, Pemprov Papua Selatan bertekad meningkatkan kinerja di berbagai sektor, dengan fokus utama pada penguatan fungsi koordinasi secara efektif dan maksimal.

“Kami tidak mau menjadi provinsi yang tertinggal, kami mau bersama-sama maju seperti provinsi lain,” katanya.

Ferdinandus berharap kunjungan kerja dua kementerian tersebut dapat memberikan manfaat konkret bagi daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan Kajian Efektivitas Penyaluran Langsung dan Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) yang dilaksanakan Kemenkeu melalui DJPK. Selain itu, agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung penyampaian informasi kebijakan kepada publik secara terkoordinasi, termasuk persiapan penyelarasan rencana komunikasi dan media briefing terkait kebijakan transfer ke daerah. [ERS-NAL]