Di hadapan DPR RI, Wakil Gubernur Papua Selatan Sebut Masyarakat Papua Selatan Tak Masalah Harga BBM Mahal
Tampak Wakil Gubernur Papua Selatan saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI
Merauke, PSP – Di hadapan Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan bahwa masyarakat di Papua Selatan tidak mengeluhkan mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun justru menghadapi kesulitan transportasi yang dinilai semakin langka, terutama di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Paskalis saat pertemuan antara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan yang berlangsung di Hotel Swiss-Bell, Merauke, Rabu (4/2).
Dalam pertemuan itu, Paskalis meminta Komisi II DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap akses jalan dan sarana transportasi di kawasan perbatasan Papua Selatan.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik wilayah perbatasan Papua Selatan memiliki tantangan geografis yang unik, seperti hutan lebat, rawa-rawa, serta kawasan terpencil yang sulit dijangkau.
“Kondisi geografis ini berdampak pada keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Hal tersebut tidak hanya memengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya logistik secara signifikan,” kata Paskalis.
Menurutnya, keterbatasan akses tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Masyarakat di wilayah perbatasan kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kami di Papua Selatan ini tidak mengeluhkan mahalnya BBM, namun kesulitan transportasi dikeluhkan lantaran terkesan langka,” ujarnya.
Paskalis menegaskan bahwa kehadiran negara secara konsisten sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan di wilayah perbatasan, baik melalui dukungan kebijakan maupun pengawasan yang berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam pengembangan wilayah perbatasan.
Selain itu, Paskalis menyebut pembangunan dan peningkatan jalan nasional sebagai faktor penting untuk meningkatkan konektivitas di Papua Selatan, khususnya jalur Merauke–Sota, Merauke–Tanah Merah, serta Boven Digoel–Yetetkun. “Akses jalan nasional ini menjadi urat nadi yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat di kawasan perbatasan,” katanya. [ERS-NAL]
