Empat Anggota MRP Papua Selatan Hadiri Rapat Koordinasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial
Merauke, PSP – Empat anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan dari Kelompok Kerja (Pokja) Adat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang berlangsung di Hotel Swiss-Bell Merauke, Selasa (8/7).
Anggota Pokja Adat MRP Papua Selatan yang hadir yakni Hilarius Yame, Agus Bulukey, Elias Sambo Mahuze, serta perwakilan Pokja Adat dan Pokja Perempuan MRP Papua Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Selatan Jujuk Riyanto, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Manokwari Susan Trida Salosa, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan BUMN dan BUMD, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta mitra perusahaan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Selatan Jujuk Riyanto mengatakan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Papua Selatan, sedangkan dinas yang dipimpinnya bertindak sebagai pelaksana harian di lapangan.
Menurut Jujuk, rapat koordinasi tersebut bertujuan menyusun langkah-langkah strategis dalam pengembangan program perhutanan sosial di Papua Selatan, mulai dari arah kebijakan, program kerja hingga pembagian tugas agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Rehabilitasi diperkirakan mengalami penurunan pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan program perhutanan sosial melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu yang dikelola masyarakat sebagai salah satu alternatif peningkatan ekonomi.
“Setiap rekomendasi yang dihasilkan pada forum ini akan menjadi bahan penyempurnaan rencana kerja Pokja dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja,” ujar Jujuk.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menegaskan pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.
Ia mengatakan perhutanan sosial merupakan program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen bersama agar implementasinya berjalan optimal dan berkelanjutan. Ferdinandus juga mengajak seluruh peserta mengikuti setiap pembahasan secara serius sehingga rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial di Papua Selatan. [ERS-NAL]
