Penolak PSN Gelar Aksi di Pembukaan Sidang MPL PGI 2026

Merauke, PSP – Para penolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tergabung dalam Solidaritas Merauke menggelar aksi spontan pada pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Jumat (30/1).

Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat kampung dari Distrik Ngguti dan Kaptel, serta aktivis dan mahasiswa. Dalam aksi itu, Solidaritas Merauke menyampaikan penolakan terhadap sejumlah kebijakan negara yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat dan keselamatan ekologi di Merauke, khususnya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Massa aksi menyerahkan surat pernyataan sikap yang dibacakan langsung di hadapan Ketua Umum Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, dan disaksikan Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, serta Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan

Juru Bicara Solidaritas Merauke, Simon Petrus Balagiaze, menyatakan pihaknya meminta gereja-gereja di seluruh Indonesia berani menemani, mendengarkan, dan berjuang bersama masyarakat adat yang menjadi korban PSN di Merauke.

“Kami memanggil para pimpinan gereja, pendeta, dan pelayan gereja dari berbagai denominasi untuk bersuara dan bersolidaritas membela hak-hak masyarakat adat yang dirampas akibat kebijakan struktural negara,” ujar Simon.

Solidaritas Merauke juga mendesak seluruh denominasi gereja di bawah naungan PGI agar mendoakan perjuangan para korban PSN Merauke dalam setiap doa syafaat gereja, serta mendoakan Presiden dan jajaran kementerian agar mengevaluasi dan menghentikan seluruh PSN Merauke yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat dan memicu konflik horizontal.

Selain itu, Solidaritas Merauke meminta MRP Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan DPRK agar berani bersuara memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Mereka juga mendesak pimpinan denominasi gereja di Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah guna mengevaluasi proyek-proyek yang menimbulkan konflik di tengah umat.

Secara khusus, Solidaritas Merauke meminta pimpinan PGI menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan menghentikan PSN Merauke serta memulihkan hak-hak masyarakat adat di wilayah Wanam, Jagbob, Tanah Miring, Nakias, dan wilayah lain yang terdampak penggusuran.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Umum MPH PGI periode 2024–2029, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, menegaskan gereja berdiri bersama masyarakat yang memperjuangkan haknya. Ia menyampaikan terima kasih atas penyampaian aspirasi secara terbuka dan damai.

“Kami berdiri bersama saudara-saudara yang berjuang membela hak. Kami akan berupaya membawa pergumulan ini dalam doa dan ruang-ruang yang memungkinkan untuk diperjuangkan,” ujarnya.

Sidang MPL PGI 2026 sendiri mengusung tema “Hiduplah sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan, dan Kebenaran” (Efesus 5:8b–9), dengan subtema “Bersama-sama Mewujudkan Masyarakat Majemuk yang Pancasilais dan Berdamai dengan Segenap Ciptaan Allah.” Sidang ini dihadiri perwakilan gereja-gereja dari seluruh Indonesia serta sejumlah pejabat publik Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. [ERS-NAL]