Pemprov Papua Selatan dan PLN Teken MoU Penataan Kelistrikan, Antisipasi Lonjakan Kebutuhan Daya
Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat untuk memperkuat penataan pelayanan kelistrikan serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan daya seiring pertumbuhan pembangunan dan investasi di Papua Selatan, di Hotel Swiss-Bell Merauke, Senin (15/6).
Gubernur Safanpo mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk menginventarisasi sekaligus menata kembali pelayanan kelistrikan di seluruh wilayah Papua Selatan.
“Melalui momentum penandatanganan MoU ini, kita berkomitmen untuk bersama-sama menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Selatan,” kata Apolo.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama PLN perlu memetakan secara rinci kapasitas pasokan listrik yang tersedia saat ini dan membandingkannya dengan kebutuhan riil masyarakat.
Data tersebut diperlukan untuk mengetahui sisa daya yang tersedia sekaligus menyusun proyeksi kebutuhan listrik di masa mendatang.
“Kita perlu mengetahui berapa kapasitas suplai yang mampu disediakan saat ini dan berapa besar permintaan yang ada. Dengan demikian kita memiliki proyeksi yang akurat untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan listrik ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Safanpo meminta PLN mempertimbangkan penataan kelembagaan pelayanan kelistrikan di Papua Selatan, khususnya terkait Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Asmat yang hingga kini masih berada di bawah koordinasi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Timika.
Menurutnya, dengan status Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan dan semakin berkembangnya infrastruktur di wilayah tersebut, koordinasi pelayanan akan lebih efektif apabila ULP Asmat berada di bawah UP3 Merauke.
“Hal ini penting untuk mempermudah koordinasi kewilayahan, memperpendek rentang kendali, dan meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan,” katanya.
Ia menilai kebutuhan energi listrik di Papua Selatan akan terus meningkat seiring masuknya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi swasta. “Beberapa di antaranya adalah pengembangan kawasan Wanam untuk mendukung program swasembada pangan serta pembangunan kawasan industri di Sermayam dan Jagebob yang ditunjang pembangunan sejumlah pabrik,” ungkapnya.
Selain itu, pembangunan sektor perhotelan dan berbagai infrastruktur pendukung di Merauke maupun kabupaten lainnya juga diperkirakan akan mendorong lonjakan kebutuhan listrik dalam beberapa tahun mendatang.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah dan PLN harus segera mempersiapkan kecukupan pasokan energi agar investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak terkendala oleh keterbatasan daya listrik.
“Kita ingin memastikan bahwa investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak boleh terhambat karena masalah kekurangan daya listrik,” tegas Safanpo. [ERS-NAL]
