Guritno : Perlu ketegasan Gubernur, agar semua OPD segera menyusun rancangan Perda sesuai bidang tugasnya

Merauke, PSP – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan perlunya ketegasan melalui edaran atau surat resmi dari Gubernur agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) sesuai bidang tugas masing-masing.

Langkah tersebut, kata Guritno, penting untuk memperkuat dasar hukum dalam pelaksanaan pungutan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Masing-masing dinas harus punya peraturan daerah. Kalau tidak ada dasar hukumnya, kita akan sulit berbicara soal peningkatan PAD. Semua harus didasari oleh regulasi yang jelas,” tegas Guritno dalam kegiatan di Halogen Hotel, baru-baru ini.

Ia menilai PAD tidak hanya mencerminkan kemandirian fiskal daerah, tetapi juga menjadi indikator kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Karena itu, diperlukan komitmen lintas sektor dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD yang realistis, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kita harus menggali potensi lokal, memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

“Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, beban peningkatan PAD akan sepenuhnya ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia berharap Gubernur Papua Selatan segera mengeluarkan edaran resmi agar seluruh OPD menindaklanjuti penyusunan rancangan Perda tersebut.

Selain itu, Guritno juga menyoroti pentingnya data daerah yang valid dan terukur untuk mendukung peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Kita harus punya data yang jelas—jumlah penduduk, luas wilayah, hingga tingkat kesulitan daerah—karena semua itu menjadi formula bagi pemerintah pusat dalam menentukan besaran dana perimbangan. Tanpa data yang kuat, kita akan sulit meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus berkomitmen mendukung upaya peningkatan kemandirian fiskal serta pembangunan ekonomi Papua Selatan yang berkelanjutan. [ERS-NAL]