Bupati dan wakil Bupati Boven Digoel minta kepada setiap OPD untuk percepat LPJ Penggunaan Anggaran

Tanah Merah, PSP – Pembahasan penetapan anggaran perubahan di kabupaten Boven Digoel setia tahun mengalami keterlambatan termasuk tahun 2025. hal ini disebabkan karena, adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari setiap SKPD sebagai pengguna anggaran mengalami keterlambatan. Hal ini diungkapkan Wakil bupati kabupaten Boven Digoel Marlinus.

Menurut Marlinus, banyak faktor yang terjadi di kabupaten Boven Digoel sehingga berpengaruh pada LPJ mengalami keterlambatan, mulai dari minimnya komunikasi antara pimpinan daerah dengan kepala OPD, kedisiplinan pejabat serta sebagian besar kepala OPD masih disi dengan plt dan kekosongan jabatan di setiap OPD yang belum terisi.

Terlepas dari hal tersebut, wakil bupati minta kepada setiap OPD, agar secepatnya menyelesaikan LPJ penggunaan anggaran 2025 yang sudah digunakan oleh setiap OPD, sehingga pembahasan penetapan anggaran segera di tetapkan, sehingga pembahasan APBD induk 2026 segera dilakukan.

“Perlu kami tekankan kepada setiap SKPD agar perubahan ini secepatnya ditetapkan, mau tidak mau SKPD harus melaporkan setiap dana-dana yang sudah dipergunakan, sehingga pembahasan APBD induk segera dilakukan mengingat waktu kita semakin mepet,”ujarnya.

Lebih lanjut Wakil bupati menegaskan, untuk tidak mengulangi hal yang sama, kedepan terkait penggunaan anggaran 2026, setiap OPD harus membuat target capaian kerja, karena dengan adanya itu akan menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran sehingga laporan pertanggungjawaban tidak mengalami keterlambatan seperti yang dialami saat ini.

Selain itu menurut Marlinus, terkait penggunaan anggaran, jadwal sudah ditentukan baik melalui pemerintah provinsi dan pusat, daerah tinggal menyesuaikan, apakah serumit itu, sehingga keterlambatan pembahasan anggaran setiap tahun mengalami keterlambatan, karena sesuai pengamatannya jika pembahasan perubahan anggaran dengan waktu yang tidak tepat, pelaksanaan program tidak akan berjalan dengan maksimal. “Pada rapat kemarin saya dan pak bupati sudah tegaskan kepada OPD untuk tidak mengulangi hal yang sama, untuk membawa perubahan kepala OPD harus bekerja dengan baik, jika tidak jabatan jadi taruhan apakah di pertahankan atau di rolling. Kita harus pastikan bahwa kita benar-benar ingin berubah karena ini tanggung jawab besar kita kepada masyarakat,”tegasnya.[VER-NAL]