Masyarakat Adat Adukan Perusahaan Sawit Ke DPR dan MRP Papua Selatan, Ini Tuntutannya
LMA suku Auyu Distrik Bamgi saat beraudiens dengan anggota DPRP Papua Selatan atas persoalan yang dihadapi dampak kehadiran perusahaan sawit di wilayah adat mereka
Merauke, PSP – Lembaga Masyarakat Adat Suku Auyu Distrik Bamgi, Kabupaten Mappi mengadukan perusahaan Pt.Dongin Prabhawa sekaligus melakukan audiens dengan Majelis Rakyat Papua Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Jumat (13/6/ 2025).
Anggota MRP Papua Selatan, Katarina Yaas yang mendampingi masyarakat adat mengatakan permohonan audiens itu sehbungan beberapa permasalahan yang mendesak yang berdampak langsung kepada hak-hak masyarakat adat suku Auyu, khususnya di lima distrik.
Katarina menyebut, ada empat aspirasi yang disampaikan masyarakat, yang pertama bagaimana Pemerintah Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi untuk menindaklanjuti kebun plasma oleh PT Dongin Prabhawa hingga saat ini tidak memiliki kejelasan bagi masyarakat adat, baik di wilayah adat Marind maupun wilayah adat Auyu.
“Masyarakat adat meminta dpr maupun mpr untuk membentuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) menyangkut persoalan adanya investasi yang masuk ke Kabupaten Mappi”, ujar Katarina yang didampingi Ketua LMA suku Auyu Distrik Bamgi, Yosia Idika
Menurut anggota MRP dari dapil Mappi itu, masyarakat adat juga menolak perusahan sawit dan tebu di wilayah Distrik Bamgi, Edera, Syahcame, Yakomi Dan Distrik Venaha. “Alasannya, di Distrik Ngguti, di sebelah kali Digoel sudah menjadi korban oleh Perusahaan”, katanya.
Aspirasi terakhir kata Katarina, masyarakat meminta pemerintah untuk mengoptimalisasi lahan mereka yang bisa dijadikan sawah yang terletak di Banamepe dan Bade tepatnya di dusun Dimu dan Kumu. “Pemerintah diminta sebaiknya mendorong optimalisasi lahan yang ada”, tukasnya.
Sementara Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Viktor Ohoiwutun mengatakan menanggapi aspirasi dari masyarakat adat tersebut pihaknya segera memanggil pihak perusahaan maupun pemerintah dan instansi terkait pekan ini.
Dalam pertemuan itu nanti, DPRP sebut Viktor akan membahas soal investasi seperti yang dilaporkan oleh masyarakat adat. Dalam hal ini perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di distrik Ngguti dan Distrik Edera, Kabupaten Mappi.
“Banyak hal yang akan digali para dewan terkait investasi yang ada dan bagaimana keberpihakan mereka kepada masyarakat adat”, ucap Viktor usai memimpin audiens bersama Masyarakat adat itu. Pantauan awak media di gedung MRP dan DPR Papua Selatan, tampak lma yang mewakili masyarakat menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka selama ini dampak dari investasi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.[FHS-NAL]
