Dipaparkan di Hadapan DPR RI, Ini Capaian Tugas Gubernur Papua Selatan
Merauke, PSP — Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, memaparkan perkembangan pelaksanaan 12 tugas utama yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca pembentukan Provinsi Papua Selatan kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi II DPR RI dalam rapat evaluasi di Swiss-Belhotel Merauke, Jumat (16/5).
Dalam pemaparannya, ia menyampaikan sebagian besar tugas telah diselesaikan, termasuk pelantikan penjabat gubernur, peresmian provinsi, pembentukan perangkat daerah, dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah rampung 100 persen.
“Seluruh jabatan sudah terisi secara definitif dan penyusunan Peraturan Gubernur terkait APBD tiap tahun berjalan normal,” ujar dia.
Ia juga menambahkan pembentukan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), serta pengisian anggota DPD RI, DPR RI, dan DPR Papua Selatan telah tuntas. Tugas lainnya seperti pengalihan aset, penyusunan tata ruang wilayah di empat kabupaten, serta penyiapan rancangan peraturan daerah juga telah dilaksanakan.
Sementara itu, pembangunan fisik kantor pemerintahan masih dalam proses. Proyek pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, dengan nilai kontrak Rp215 miliar, telah mencapai progres 96,6 persen dari total masa kontrak 360 hari. Pembangunan ditargetkan rampung pada Desember 2025.
“Pekerjaan sudah berjalan 142 hari dari total 360 hari. Sisa waktu 218 hari,” jelas Gubernur Safanpo.
Sedangkan pembangunan Kantor DPR Papua Selatan baru mencapai 15,78 persen dengan nilai kontrak Rp157 miliar. Proyek ini dijadwalkan selesai pada 14 Desember 2025. Pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan yang bernilai lebih dari Rp80 miliar masih pada progres 5,99 persen dan ditargetkan rampung di bulan yang sama.
Selain itu, pembangunan rumah susun untuk ASN telah memasuki tahap lantai tiga, sementara sistem penyediaan air minum (SPAM) ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Sarana jalan dan infrastruktur lainnya telah dibangun sejak 2023 dan akan dilanjutkan tahun ini. Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, adat, gereja, Forkopimda Papua Selatan, Ketua DPR Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, serta Ketua MRPS Damianus Katayu. [ERS-NAL]