MRP Papua Selatan Minta Dinas Pendidikan Tunda Program Monitoring Luar Negeri
Rapat kerja MRP Provinsi Papua Selatan dengan Dinas Pendidikan membahas dana otsus.
Merauke, PSP – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan untuk menunda sementara program monitoring luar negeri terkait penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Permintaan ini disampaikan oleh Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, M.AP, dalam Rapat Kerja MRP dengan Dinas Pendidikan di Hotel Swissbell beberapa waktu lalu.
Katayu menjelaskan bahwa saat ini dana Otsus harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Papua, terutama terkait dengan beasiswa dan kebutuhan mahasiswa yang belum teratasi. “Mengingat anak-anak kita lebih membutuhkan dana, maka terkait monitoring ke luar negeri, saya minta untuk ditunda terlebih dahulu,” ujar Katayu.
Ia menegaskan bahwa penggunaan dana Otsus untuk program monitoring luar negeri dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terutama karena dana tersebut cukup besar. “Kita harus fokus dulu menyelesaikan tunggakan yang begitu besar terkait kebutuhan anak-anak mahasiswa. Nanti kita dinilai oleh masyarakat menghabiskan uang Otsus,” jelas Katayu.
Katayu mengingatkan bahwa masih banyak perguruan tinggi swasta (PTS) di dalam negeri yang menjadi tempat bagi anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan, dan mereka lebih membutuhkan dana Otsus untuk kelancaran studi mereka.
“Terkait Monitoring yang dilakukan dinas pendidikan di dalam negri, ini juga akan menjadi bahan kami untuk di evaluasi,” kata dia. Kendati demikian, Katayu meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan tetap melibatkan MRP dalam proses monitoring penggunaan dana Otsus. “Kami minta Pak Kadis, agar MRP harus dilibatkan dalam monitoring,” tegasnya, menyatakan pentingnya transparansi dan pengawasan bersama dalam pengelolaan dana Otsus. [ERS-NAL]
