Sunarjo Tegas Bicara Soal Kemiskinan di Papua Selatan, Ini Katanya
Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Selatan.
Merauke, PSP – Asisten II Bidang Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Sunarjo, S.Sos, menekankan pentingnya keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Selatan.
Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) di Hotel Corein Merauke, Selasa (17/12).
Sunarjo mengungkapkan meskipun data kemiskinan menunjukkan di Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Boven Digoel, memiliki angka kemiskinan yang tinggi, hal ini masih perlu kajian lebih lanjut.
“Data statistik menunjukkan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Boven Digoel, namun perlu kajian lebih mendalam,” ujar Sunarjo dalam sambutannya.
Ia juga menggarisbawahi masalah stunting yang terbilang tinggi di Kabupaten Asmat, yang ia kaitkan dengan kemiskinan keluarga.
Sunarjo menyebutkan, ketidaksesuaian antara persepsi masyarakat terhadap status kemiskinan mereka. Meskipun sebagian warga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), banyak di antaranya yang merasa tidak miskin, terutama jika mereka melihat diri mereka memiliki gaji sebagai anggota DPR. “Ini adalah kenyataan yang bertentangan, dan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjelaskan standar kemiskinan yang sebenarnya,” tegas dia.
Dalam penjelasannya, Sunarjo menekankan bahwa kemiskinan di Merauke tercatat hanya 1,7 persen dari total 168 ribu penduduk berdasarkan data Pemilih Tetap (DPT), namun dia meminta agar standar kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) disosialisasikan dengan jelas ke masyarakat.
Sunarjo juga mengkritik kurangnya pemahaman tentang program pemerintah terkait kemiskinan, meskipun pemerintah sudah berusaha membangun rumah bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Salah satunya di Kampung Kondo, Distrik Neukenjerai, yang pada tahun 2011 dibangun 75 unit rumah, namun banyak rumah yang tidak dihuni karena masyarakat lebih memilih tinggal di dusun.
Ia menambahkan, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif, pemerintah harus melibatkan pengusaha dan investor, dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyentuh wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh program pembangunan.
Sunarjo juga mendorong Bapperinda untuk memperbaiki perencanaan pembangunan, yang harus terukur dan tidak hanya sekadar kegiatan rutin. “Perencanaan yang baik harus melibatkan berbagai pihak, dan tidak boleh ada lagi rapat koordinasi tahun depan. Tindakan nyata yang harus diambil,” tegas Sunarjo lagi. Ke depan, Sunarjo berharap agar langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan dapat segera dilaksanakan, dengan didukung oleh regulasi yang jelas dan terintegrasi. “Program strategis harus dilakukan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan yang saat ini tercatat 3,4 persen di Papua Selatan,” tandasnya. [ERS-NAL]
