Pemprov Papua Selatan akan Laporkan ke Kepolisian, Jika Ada Provokator dalam Pelaksanaan Seleksi CPNS
Pj. Gubernur Sufahriadi memantau pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Provinsi Papua Selatan.
Merauke, PSP – Pj. Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada provokator yang melakukan provokasi melalui media sosial terkait pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua Selatan.
Provokator tersebut akan dilaporkan ke kepolisian dan dibawa ke ranah hukum.
Hal ini disampaikan Sufahriadi setelah melakukan pemantauan langsung pada hari pertama pelaksanaan tes SKB yang dilaksanakan di Laboratorium Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan pada Senin (16/12).
“Siapapun yang tidak lolos seleksi, atau saudaranya tidak lolos seleksi, mari sama-sama kita lihat dan perbaiki, supaya tahun depan kalau ada seleksi lagi, kita sudah siap. Jangan memprovokasi masyarakat di media sosial, karena ada resiko nya. Saya perintahkan siapapun membuat provokasi di media sosial harus dilaporkan ke polisi,” tegas Sufahriadi.
Pj. Gubernur Sufahriadi mengungkapkan sebanyak 1.713 peserta mengikuti tes SKB ini, dengan rincian 1.359 peserta berasal dari orang asli Papua (OAP) dan 354 peserta non-OAP.
“Saya pastikan seleksi ini berjalan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar semua pihak tetap menjaga kedamaian selama proses seleksi berlangsung, terutama terkait dengan hasil yang mungkin tidak memuaskan sebagian peserta.
Pj.Gubernur Sufahriadi menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Korem untuk memastikan proses SKB berjalan aman, transparan, dan kondusif.
Memang, kata dia, terdapat 213 jabatan yang tidak dilamar oleh peserta. Hal ini diketahui setelah pendaftaran ditutup dan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diterima.
“Ternyata ada 213 jabatan yang tidak dilamar oleh saudara-saudara kita. Ini kita baru ketahui setelah pendaftaran ditutup,” ujarnya.
Meski sudah berupaya melakukan koordinasi dengan Menpan-RB, Rudy menyebutkan tidak ada solusi yang memungkinkan untuk mengakomodasi jabatan-jabatan tersebut pada seleksi tahun ini. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penyesuaian akan dilakukan pada tahun depan. “Itu nanti ditahun depan. Jadi akan dievaluasi, dan masyarakat juga harus pintar melihat situasi ini,” pungkasnya. [ERS-NAL]
