Pj. Sekda Maddaremmeng Laporan ke Wamendagri Pilkada di Papua Selatan Berjalan Baik-Baik Saja
Desk Pilkada Papua Selatan saat rapat dengan Wamendagri lewat zoom.
Merauke, PSP – Paska pencoblosan dan tengah dalam proses penghitungan suara, Pj Sekda Papua Selatan, Drs. Maddaremmeng, M.Si melaporkan, dari 1089 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Papua Selatan seluruhnya akan melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara tepat waktu.
Hal ini dilaporkan Pj. Sekda Maddaremmeng kepada Wakil Mentri Dalam Negri Dr. Ribka Haluk lewat Desk Pilkada, Kamis (28/11) siang.
“Alhamdulilah semuanya lancar tidak ada masalah, baik pemungutan suara maupun penghitungan suara,” ujar Pj. Sekda Maddaremmeng.
Rapat lewat Desk Pilkada yang dihadiri 6 pemerintah daerah otonomi baru (DOB) di Papua itu dipimpin Wamendagri Ribka Haluk untuk memastikan Desk Pilkada di masing masing daerah berfungsi dengan baik demi kelancaran Pilkada.
Pj. Sekda Maddaremmeng mengatakan, ada 322 TPS yang sudah melaporkan hasil pemungutan suara setelah dihitung di website KPU Papua Selatan pada siang kemarin, maka tersisa 767 TPS yang belum mengupload hasil penghitungan suara.
Menurutnya, KPU Papua Selatan bakal mendorong percepatan pelaporan dari masing-masing TPS tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan keamanan sampai dengan saat ini dan mudah-mudahan sampai selesainya Pilkada ini aman terkendali.
Lanjut dia, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak keamanan baik dari Korem dan LO Kapolda bahwa diminta dan imbau kepada seluruh yang mengikuti kontestasi agar yang merasa mendapatkan suara terbanyak berdasarkan Quick Count tidak euforia dan dilarang ber arak-arakan.
“Itu sudah dilarang dengan tegas dan pak Danrem memang sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya diseluruh kabupaten bahwa tidak ada kumpul-kumpul, evoria yang berlebihan, cukup bersyukur saja dirumahnya masing-masing. Jadi pada prinsipnya di Papua Selatan, koordinasinya cukup baik dengan seluruh Forkopimda,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk memastikan pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sekaligus kondisi pasca pencoblosan dienam provinsi yang ada di Papua melalui zoom meeting
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pertemuan ini terkait pengecekan apakah dienam provinsi di Papua sudah membentuk Desk Pilkada atau belum.
“Harapan dari pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus ada pembentukan Desk Pilkada, setelah kami cek sudah terbentuk semuanya. Kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua gubernur yang sudah memfasilitasi Desk Pilkada ini,”kata Ribka.
Ribka menyebut, pembentukan Desk Pilkada ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 2005. Selanjutnya, pedomannya di Permendagri Nomor 6 tahun 2006.
“Ini menjadi salah satu acuan dan pedoman kita kerja dan kita akan menghasilkan dokumen laporan yang menjadi data base di Kemendagri untuk penyampaian kebijakan dari seluruh pemerintah daerah kepada presiden,”ujar Ribka.
Selanjutnya, kata dia, secara umum bisa menyampaikan terkait dengan kondisi didaerah masing-masing pada saat pelaksanaan Pilkada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati.
“Kami lihat dibeberapa provinsi tidak menginput data terkait dengan pelaksanaan Pilkada, tetapi masih ofline atau masih manual sementara kami masih usahakan agar secara online/daring,”kata dia.
Menurut dia, sementara ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengupayakan penyampaian laporan via online/daring lantaran hingga kini masih dilaporkan secara manual.
“Kita pertahankan supaya sampai dengan selesai bisa terkendali dengan baik,”ujarnya. Sekedar informasi, Pj Sekda Maddaremmeng didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua KPU Papua Selatan, Therezia Mahuze dalam menyampaikan laporan terkait kondisi Pilkada di Papua Selatan. [ERS-NAL]
