DPR Papua Selatan Bersuara, Paskalis Letsoin : Pemerintah pusat harus berani naikkan angka APBD di DOB

Merauke, PSP – Paska dilantiknya para anggota DPR Provinsi Papua Selatan, lembaga legislatif di daerah otonomi baru (DOB) yang dihuni 35 orang ini akan menentukan kehidupan masyarakat di empat kabupaten cakupan.

Salah satu tugas mereka adalah mengawasi berjalannya roda pemerintahan lewat realisasi APBD.

Anggota DPR Provinsi Papua Selatan Fraksi PDI-P menyebut, menyinggung APBD untuk tahun 2025, sedianya belum ada pembahasan. “Yang pasti kami belum membahasnya, memang pemerintah sudah menyinggung itu, tapi karena kami para anggota DPR masih harus mengikuti orientasi maka kami belum membahas soal itu,” ujar Paskalis Letsoin di Merauke, baru-baru ini.

Kendati, Paskalis menyoroti angka APBD Provinsi Papua Selatan jauh di bawah angka APBD kabupaten cakupannya.

“Ini harus menjadi catatan penting, APBD Provinsi Papua Selatan itu sangat kecil dan terbilang rendah,” kata dia.

Menurutnya, ketika pemerintah pusat membentuk sebuah daerah otonomi baru (DOB) maka harus dibarengi dengan keberanian meningkatkan angka APBD.

“Masa APBD kabupaten lebih tinggi dibanding APBD Provinsi, ini suatu keanehan. Jadi konsekuensi nya kan itu, setidaknya berani menaikkan angka. Karena wilayah kerjanya Provinsi jauh lebih besar dan luas,” jelas Paskalis.

Paskalis Letsoin, tidak mengamini bahwa pemerintah kabupaten lah yang bekerja secara tehnis. “Berbicara kinerja tehnis, Provinsi juga bekerja secara tehnis, jadi bukan hanya kabupaten saja. Apalagi sekarang sudah ada DPR, konsekuensi pembiayaan harus naik, tidak bisa tidak. Namun selesai orientasi kami akan bahas itu,” pungkasnya. [ERS-NAL]