Kosong Satu Papua Selatan Kumpulkan ASN, Singgung Netralitas, Perdin Hingga Stop Kegiatan Tak Penting
Merauke, PSP – Kosong satu Provinsi Papua Selatan yakni Pj. Gubernur Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya, di GOR Hiad Sai, Selasa (12/11).
Kepala OPD, kabid, kasie hingga staf dihadirkan dalam momen tersebut.
Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sufahriadi menyinggung sejumlah hal penting sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk apa ribut-ribut dalam memilih pemimpin. Saya mau suruh ASN netral, jangan berpihak pada salah satu kandidat, kecuali kalau ASN tidak memilih, itu netral,” tegas Pj. Gubernur Sufahriadi.
Disebutkan dia, ASN sedianya harus memahami aturan mengenai netralitas, karena yang melanggar netralisasi sanksinya cukup berat. “Jangan sampai berdampak pada diri sendiri. Papua Selatan ini harus sejuk dan damai, ada pemimpin yang terpilih sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuannya sama Indonesia Maju, Papua Selatan menjadi hebat,” cetusnya.
Tak hanya itu, Pj. Gubernur Sufahriadi mengingatkan para ASN sebisa mungkin mengefektifkan anggaran. “Program yang produktif, efisien dan tepat sasaran, kurangi perjalanan dinas. Itu perintah presiden dan harus dilakukan, itu penghematan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan para ASN menghindari melakukan kegiatan yang tidak penting seperti rapat koordinasi. “Jangan terlalu banyak kegiatan rapat koordinasi dan kegiatan yang tidak penting. ASN harus profesional, jujur dan bersih bebas korupsi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Sufahriadi mengingatkan arah kebijakan Presiden Prabowo dihadapan para ASN. Dimana Prabowo-Gibran mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Visi itu diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi.
Ada juga soal pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.
“Semua bermuara dari asta cita presiden termasuk semua kegiatan yang ada di Provinsi Papua Selatan,kementerian pun berpatokan dari asta cita tersebut. Mengacu pada asta cita itu, ada kebijakan satu juta hektar lahan di Merauke untuk pertanian. Bukan hanya di Merauke, ditempat lain pun ada lahan seluas itu, bukan hanya di Papua Selatan,” katanya. Juga yang menjadi penting, kata dia, pengarahan Presiden Prawbowo terkait transmigrasi. “Ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar dipahami,” pungkasnya. [ERS-NAL]