PMKRI Gaungkan Penolakan Ijin Tambang dan Pemberantasan Korupsi
Pembukaan kongres PMKRI di kantor Bupati Merauke.
Merauke, PSP – Kongres Nasional XXXIII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXII PMKRI St. Thomas Aquinas resmi dimulai.
Hajatan nasional itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kepemudaan Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Drs. Yohan, M.Si di Kantor Bupati Merauke, Senin (8/7).
Terpantau ratusan delegasi cabang dari seluruh Indonesia hadir dan menggunakan baret kebanggaan mereka.
Ada beberapa hal yang disinggung dan digaungkan PMKRI pada sesi pembukaan yang dihadiri para pejabat baik pemerintah daerah Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan itu.
Salah satunya mengenai fokus PMKRI dalam mengawal kelestarian lingkungan di Indonesia. Selain itu soal marak nya tindakan-tindakan korupsi oleh pejabat.
Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI St. Thomas Aquinas, Tri Natalia Urada menyatakan, PMKRI dengan tegas menolak ijin tambang yang baru-baru ini disuarakan pemerintah dan akan diberikan ke organisasi kemasyarakatan.
“Diberikan ijin untuk mengelola tambang, dan saya pikir sebagai organiasi kaderisasi organiasi ke mahasiswaan jelas ini kita tolak,” kata Urada.
Penolakan ini menyusul komitmen PMKRI mengawal kelestarian lingkungan.
“Karena kami berkomitmen dengan gerakan kami, dan kami berbicara soal lingkungan begitupun gereja bicara soal lingkungan, maka sebagai kader Katolik kita harus bersikap keras terhadap ini,” tuturnya.
Urada menyebut, PMKRI bukan tidak mendukung pembangunan yang berkelanjutan namun harus tetap dalam tindakan yang bijaksana.
“Pembangunan berkelanjutan, dan kami akan memastikan pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, pengelolaan SDA yang bijaksana pelestarian lingkungan, PMKRI sangat fokus dengan gerakan lingkungan, dan dalam beberapa kegiatan kami selalu mengampanyekan soal isu lingkungan,” katanya.
Selain itu, Urada menyinggung pula soal korupsi yang sampai saat ini masih melekat dan menjadi permasalahan negara.
“Ini harus kita berantas bersama, karena kalau dalam pemerintahan sudah tidak transparan, lalu bagaimana masyarakat di akar rumput, kita di PMKRI harus mengawal isu ini dan beberapa cabang sudah mengawal isu ini,” kata Urada.
Ditempat yang sama, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kepemudaan Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Drs. Yohan, M.Si mengatakan para pemuda yang ingin berkontribusi bagi negara khusus dalam pembangunan nasional saat ini adalah waktu yang tepat.
“Kalau ingin berkontribusi mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia emas, maka harus mampu menginvestasikan sejak sekarang. Mumpung masih menjadi mahasiswa dan pemuda, maka investasikan ilmu. Yang akan berguna bukan bagi diri sendiri tetapi bagi kehidupan masyarakat,” ujar Yohan.
Yohan menyebut saat ini jumlah pemuda di Indonesia dengan rata-rata uusia 16-30 tahun menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan saat ini berjumlah 64,16 juta jiwa atau sekitar 23,18 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
“Kalian tulang punggung masa depan bangsa, maka sangat sayang kalau kongres nasional ini di sia-siakan. Karena organiasi kepemudaan adalah tempat mendidik dan mengasah kepemimpinan,” pesan Yohan. Turut hadir dalam pembukaan kongres, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu,M.AP, Sekda Merauke Yeremias Ndiken, S.Sos, Kepala Dispora Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias, Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, dan para ketua kelompok Cipayung baik di daerah maupun nasional. [ERS-NAL]
