14 Juli 2024

JGG Ingatkan Merauke Bukan Tanah Kosong

0

Masyarakat Kimaima dan Maklew di DPRD Merauke.

Merauke, PSP – Tokoh masyarakat Drs. Johanes Gluba Gebze turut hadir dalam pertemuan masyarakat adat Kimaima dan Maklew di ruang sidang DPRD, Kamis (13/6).

JGG mengingatkan bahwa Merauke bukan lah wilayah kosong tanpa berpenghuni.

Dimana masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Merauke disebabkan mereka dihantui dengan adanya aktivitas pesawat capung dan kapal yang berlabuh di pulau Kimaam.

Masyarakat menduga, aktivitas-aktivitas itu untuk melakukan survei terhadap lahan di tanah adat mereka untuk kepentingan pembukaan lahan tebu di wilayah itu.

Adapun beberapa tuntutan yang pendemo sampaikan diantaranya, masyarakat adat Suku Kimahima dan Maklew dengan tegas menolak perusahaan tebu serta perusahan peternakan sapi serta kerbau, menolak Pemkab Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengeluarkan izin kepada  perusahan tebu serta perusahan peternakan sapi serta kerbau, mendesak Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) serta DPRD Kabupaten Merauke  agar memfasilitasi persoalan dimaksud, mendesak DPRD Merauke segera membentuk panitia khusus (Pansus), masyarakat Kimaima serta Maklew  mendesak juga kepada MRPS membentuk pansus, mendesak pemerintah pusat mencabut izin usaha perusahan tebu yang saat ini beroperasi di Merauke dan perusahaan sapi serta kerbau, menolak kementerian Investasi, Kementerian ATR serta sejumlah kementeriam lain untuk  izin operasi dari  hak wilayah adat masyarakat Kimaima serta Maklew.

JGG mengatakan, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi landasan untuk pihak perusahaan melakukan negosiasi.

“Kita bertolak dari mau dan tidak mau, bukan berbicara soal pemaksaan kehendak, kita tidak tahu lalu dipaksa, tuan tanah mau nya bagaimana. Itu lah negosiasi besok. Ini tanpa negosiasi orang sudah kasi masuk kapal disana, jadi betul, kamu lakukan penolakan seperti ini betul,” tegas JGG di ruang sidang DPRD.

JGG juga menyarankan MRP dan DPRD berkoordinasi dengan para pihak untuk menyampaikan suara masyarakat adat.

“Jadi pimpinan dewan dan wakil ketua MRP, ini lah suara mereka, mereka menolak. Hubungi saja para pihak itu, kalau ada suara seperti ini,  kalau mereka hendak melakukan negosiasi. Ini bukan tanah kosong. Tanah ini sudah lama berpenghuni. Jadi sekarang kalau kalian sudah tolak, itulah jadi dasar untuk negosiasi. Jangan saudara-saudara datang dengan tirani kekuasaan datang plot tanah orang,” pungkas JGG. [ERS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *