Bupati Romanus Tegaskan Tidak ada Ijin untuk Investasi Perkebunan Tebu di Kimaam dan Maklew

Merauke, PSP – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT menanggapi demonstrasi yang dilakukan masyarakat adat Kimahima (Kimaam) dan Maklew menyangkut penolakan investasi perkebunan Tebu di wilayah mereka beberapa waktu lalu.

Bupati Romanus menegaskan bahwa sesungguhnya wilayah Kimaam dan Maklew berdasarkan tata ruang berada pada posisi HPK dan hutan lindung.

” Jadi untuk investasi itu agak sulit dan tidak bisa kalau hutan lindung karena daerah Manggrove,” kata Bupati Romanus dalam rekaman suara yang diterima media ini, Jumat (14/6).

Selain itu, hingga saat ini juga belum ada satupun ijin yang dikeluarkan untuk pembukaan lahan perkebunan Tebu di wilayah Kimaam dan Maklew.

” Lalu yang berikut itu belum ada satupun ijin lokasi atau ijin apapun bahkan belum ada pemberitahuan dari kementerian baik itu kementerian Investasi maupun kementerian Pertanian atau dari departemen mana saja tentang lokasi yang akan menjadi lokasi fokus investasi itu tidak ada,” tegasnya.

Namun dalam peta tata ruang untuk perwilayahan potensial, perwilayahan komoditas itu memang ada, tetapi itu bukan berarti serta merta langsung investasi jalan.

” Jadi tidak ada satupun ijin sampai hari ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, mengenai penerbangan udara yang meningkat di wilayah tersebut, Bupati Romanus menjelaskan itu hal yang wajar untuk meneliti seluruh lahan potensial di kabupaten Merauke.

” Belum ada pemberitahuan seperti itu untuk ada investasi disana, kalau ada misalnya penerbangan udara dengan helikopter atau dengan pesawat yang melakukan survei itu wajar saja untuk meneliti semua lahan,” jelasnya.

Yang sementara oleh pemerintah antisipasi yaitu untuk kecukupan pangan karena diramalkan bahwa di dunia akan terjadi krisis pangan, sehingga mau tidak mau Merauke harus bisa swasembada pangan.

“ Potensi yang kita harus bersyukur di Merauke itu adalah bahwa pemerintah mau dapat tambahan dukungan untuk mengoptimalkan 63 ribu (hektare, Red) lahan yang selama ini orang Merauke atau petani Merauke kerja, itu yang mau dioptimalkan,” lanjutnya.

Karena, sambung Bupati, dari total alokasi ruang itu sesungguhnya potensi Merauke itu 1,2 juta hektare bukan 2 juta hektare, tetapi jika seluruh Papua Selatan digabung itu potensinya luar biasa diatas 1,2 juta hektare.

“ Makannya menteri Pertanian begitu baik bersama dengan presiden terpilih Menteri Pertahanan, Menteri Investasi terus mau datang melirik Merauke untuk bagaimana optimalisasi lahan ini bisa dilakukan,” sambungnya.

Optimalisasi tersebut dilakukan karena sampai dengan hari ini misalnya untuk padi, Indeks Panen atau indeks produksi Merauke baru 2 kali tanam, itulah yang mau dinaikan kalau bisa IP meningkat menjadi 3 kali tanam dengan rata-rata produksi Gabah Kering Giling bisa diatas 6 Ton, karena selama ini masih dibawah 6 Ton, ada 4 Ton bahkan ada yang tidak sampai 2 Ton.

“ Lalu bagaimana penanganan pasca panennya agar kita punya kualitas beras itu bisa menjadi baik dan kualitas beras ini masuk dalam syarat pasar jangan cuma pasar Dolog tapi pasar bebas karena selama ini kualitas beras kita masih PH-nya dibawah 7, standar Dolog itu diatas 11 harus,” lanjutnya.

Bupati Romanus juga menilai jika masyarakat menyampaikan aspirasi merupakan hal yang wajar, tetapi sesungguhnya Kimaam dan daerah sekitar Maklew itu belum menjadi fokus investasi tapi kawasan tersebut masuk dalam tata ruang potensial yang bisa dikembangkan baik untuk peternakan, pertanian lahan basah, perikanan laut, perikanan darat hingga perikanan sungai.

“ Saya kira masyarakat tetap antisipasi karena biar mau gimana ulayat masyarakat adalah segala-galanya untuk hidup mereka dan anak cucu mereka, saya juga demikian sehingga kritisisasi itu adalah sesuatu yang wajar dari masyarakat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah,” pungkasnya.[JON-NAL]