Pj. Gubernur Safanpo : Anggaran Provinsi Papua Selatan masih terbatas

Merauke, PSP – Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah persiapan, pemerintah Provinsi Papua Selatan masih memiliki anggaran yang terbatas.

Hal itu sebagaimana disampaikan Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST.,MT kepada wartawan di LPP RRI, Rabu (26/7).

Seperti diketahui di awal pemerintahan, melalui transfer ke daerah dari pusat untuk tahun anggaran 2023 pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapatkan alokasi sebesar Rp.7,85 Trilyun.

Adapun rinciannya yakni Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapat alokasi sebesar Rp.1,53 Trilyun, Pemerintah Kabupaten Merauke sebesar Rp.2,05 Trilyun, Pemerintah Kabupaten Mappi sebesar Rp.1,21 Trilyun, Pemerintah Kabupaten Asmat sebesar Rp.1,44 Trilyun sedangkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp.1,62 Trilyun.

Dikatakan Pj. Gubernur Safanpo setelah berlangsungnya nanti pemerintahan defenitif segala bentuk persoalan ditengah – tengah masyarakat sedapat mungkin ditangani. Salah satunya mengenai banjir misalnya yang beberapa waktu lalu sempat membuat gigit hari para petani karena gagal panen.

“Kita harapkan nanti setelah menjadi pemerintahan yang defenitif (mengatasi persoalan) Anggaran yang dimiliki juga bisa cukup, sekarang karena daerah persiapan anggaran pun terbatas ,” ujarnya.

Kendati demikian, sambungnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada di masa persiapan pemerintahan defenitif ini.

“Tapi walaupun demikian, kami berupaya memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan cara kolaborasi. Misalnya tentang pembangunan bidang sumber daya air Ini bisa berlangsung kolaborasi, PU Papua Selatan, kabupaten maupun BWS. Tentang banjir misalnya, ini perlu diidentifikasi apa penyebabnya dan dicari solusinya,” tutur akademisi ini. [ERS-NAL]