BPOM Optialisasi Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Maritim
Merauke, PSP – BPOM bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menandatangani perjanjian kerja sama tentang “Optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Maritim” di Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan secara desk to desk oleh Kepala BPOM, Penny K. Lukito di kantor BPOM pada Selasa (04/07/2023) dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Muhammad Ali di Markas Besar Angkatan Laut pada Kamis (06/07/2023).
Kepala BPOM menjelaskan perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh BPOM dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia khususnya di wilayah perairan atau maritim.
“ Melalui kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan obat dan makanan khususnya di wilayah maritim, memperkuat nilai–nilai kebangsaan, wawasan nusantara dan pengembangan potensi bahari bagi SDM BPOM, sinergi program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat maritim,” lanjut Kepala BPOM.
Bagi TNI AL, perjanjian ini menunjang tugas-tugas TNI AL, seperti pengawasan dan monitoring barang-barang sitaan TNI AL di sektor perbatasan, terutama untuk obat dan makanan. Kerja sama ini juga dapat disinergikan dengan program pembinaan masyarakat terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh TNI AL, seperti Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) yaitu program pemberdayaan masyarakat dan UMKM di wilayah pesisir. Dengan sinergi yang erat, program ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan menciptakan peluang ekonomi di wilayah pesisir.
“ Kami berharap kerja sama dan kolaborasi dengan TNI AL ini dapat meningkatkan peredaran obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat untuk perlindungan kesehatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian Indonesia yang pada akhirnya dapat memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutup Kepala BPOM.[JON-NAL]
