Permintaan Pembangunan Pusat Pemerintahan PPS Selesai Sebelum Pemilu serentak
Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST.,MT
Pj. Gubernur Safanpo : Itu Bukan ultimatum tapi Motivasi
Merauke, PSP – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Selatan beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo meminta supaya pembangunan Pusat Pemerintahan dan infrastruktur di DOB harus mampu diselesaikan sebelum pemilu 2024. Pernyataan itu ditanggapi Pj. Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST,.MT. Safanpo mengatakan bahwa pernyataan itu bukan sebuah ultimatum melainkan motivasi.
Menurutnya, hal itu merupakan dorongan sebuah motivasi untuk bagaimana pemerintah di DOB sedapat mungkin melakukan pergerakan pembangunan infrastruktur.
“Itu bukan ultimatum ya, tapi motivasi. Kita pun sebenarnya harapkan demikian, kalau boleh kita selesaikan sebelum pemilu akan jauh lebih baik,” ujar Pj. Gubernur Safanpo.
Dilanjutkan, dorongan pihak kementrian dalam Negeri ke kementrian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dilakukan akan jauh lebih baik, mengingat ada 3 item gedung yang akan ditangani oleh Kementrian PUPR.
“Kalau bapak mentri melalui bapak Wamen boleh meminta kementrian PUPR untuk melaksanakan lebih cepat itu akan jauh lebih baik, pada prinsipnya kami akan sangat mendukung dan berterimakasih,” tuturnya.
Pj. Gubernur Safanpo tampaknya akan berupaya mengejar pembangunan infrastruktur sebelum pemilu dilakukan.
“Harus bisa (menyelesaikan pembangunan) sebelum pemilu,” katanya.
Namun kembali lagi, Papua Selatan adalah daerah otonomi baru yang baru dimulai. Kelembagaan atau OPD beserta pejabatnya baru dibentuk sejak Januari hingga Maret 2023.
“Sementara kita, di Januari kemarin baru membentuk kelembagaan, dan di bulan Februari meletakkan pelaksana tugas, Sekertaris, kepala bidang di OPD.
Nah, di bulan April kan baru menyusun perencanaan, jadi karena memang daerah otonomi baru kita belum punya infrastruktur maupun surfastrukutur.Kendati demikian tetap akan kita kejar,” terang Pj. Gubernur Safanpo. Seperti diketahui, kantor Gubernur, DPRP dan MRP akan dibangun oleh kementrian PUPR. Sementara, ada 2 kantor dinas yang akan dibangun yang sudah masuk dalam perencanaan APBD Provinsi Papua Selatan. [ERS-NAL]