Di Musrembang PPS, Bupati Kambu Usul Penting Ada Ruang Bagi Daerah Tentukan Skala Prioritas

Elisa Kambu,S.Sos
Merauke, PSP – Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu,S.Sos menyampaikan penting ada ruang yang lebih renggang diberikan pemerintah pusat bagi daerah menentukan sasaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.
Usul itu Bupati Kambu sampaikan saat mengikuti Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Provinsi Papua Selatan yang dihadiri pemerintah pusat sebagai narasumber, di Swiss – Bell Hotel Selasa (17/4).
Sedianya, daerah lah yang mengetahui persoalan – persoalan krusial yang seyogyanya membutuhkan penanganan.
Memang, hal ini menjadi dilema ketika daerah masih bergantung pada transfer ke daerah (TKD) dari pusat. Dimana, setiap sasaran anggaran sudah memiliki mendatory peruntukan penggunaan anggaran.
“Kita kan diperhadapkan dengan berbagai persoalan didaerah. Tapi disisi lain, daerah masih ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam hal transfer ke daerah. Dimana transfer ke daerah itu sudah memiliki mandatory (kewajiban) artinya sudah dikunci dan ditetapkan peruntukan.
Jadi ruang bagi daerah untuk melihat persoalan prioritas dan kemudiian perlu ditangani ini tidak boleh. Karena itu tadi dananya sudah ada peruntukan,” jelas Bupati Kambu saat dikonfirmasi wartawan.
Dikatakan, bukan menyinggung soal kewemangan akan tetapi lebih kepada daerah yang lebih tahu kondisi daerah yang ditanganinya.
“Ya artinya bukan berbicara kewenangan, tapi bagaimana program kreatifitas daerah itu bisa terakomodir. Misalnya, dana otsus yang diharapkan boleh diberikan menu pilihan. Misal untuk pendidikan, kesehatan tetapi disini jangan dipatok persentasenya.
Artinya daerah bisa lebih leluasa menentukan arah dana,” tutur Bupati Kambu.
Sebab, lanjutnya, kebutuhan setiap daerah berbeda – beda.
“Merauke, katakanlah dari infrastruktur cukup memadai, nah, dana otsus miliknya dengan ruang yang diberikan bisa menggunakan pada item lain, seperti penguatan kapasitas dan lainya.
Tapi kalau di Asmat , kita bicara penguatan kapasitas, peningkatan kualitas tetapi infrastrukutr belum tersedia baik, sama saja kita buang garam dilaut,” tegasnya.
Sejauh ini, ungkap Bupati Kambu, pusat tampak mengejar RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dengan membuat salah satunya sanitasi di kampung, yang dengan ruang diberikan maka sedianya anggaran yang ada boleh dibuat untuk lebih bermanfaat. “Ya kami berharap dalam hal ini diberi ruang lah untuk daerah menyesuaikan dengan kebutuhan skala prioritas yang kita anggap kebutuhan. Orang di pusat mengejar RPJM Nasional membuat sanitasi dikampung, di kampung siapa yang pakai barang itu, misalnya diperuntukkan untuk rumah semua ya oke lah, kita kan melihat asas manfaat,” pungkas Bupati Kambu menjelaskan. [ERS-NAL]