Demo Mahasiswa di DPR Soal BBM Nyaris Ricuh
Aksi mahasiswa Cipayung di DPRD soal kenaikan BBM yang nyaris ricuh. Tampak seorang mahasiswi menunjuk polisi yang melakukan tindakan represif kepadanya. Foto: PSP/ERS
Merauke, PSP – Demo Aliansi Mahasiswa Kabupaten Merauke di Kantor DPRD Merauke, Kamis (1/9) tentang persoalan BBM nyaris saja ricuh.
Para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, diantaranya HMI, KAMMI, GMKI, PMKRI, IKMF bermula kumpul di Kapsul Waktu kemudian menuju Kantor DPRD sekira pukul 10.00 Wit.
Disana, para mahasiswa menyuarakan kegelisahan mengenai wacana kenaikan harga BBM Bersubsidi oleh pemerintah yang dinilai akan mencekik masyarakat.
Tanpa ada jamuan dari wakil rakyat diwaktu itu, para mahasiswa terus menyuarakan kegelisahan mengenai hal tersebut.
Karena pada saat ditu belum ada wakil rakyat yang menjamu mereka, para mahasiswa bersikukuh masuk sementara aparat kepolisian melakukan pemblokiran pintu masuk Kantor DPRD.
“Ijinkan kami masuk menunggu di dalam, kami tidak akan buat rusak apa – apa, kami hanya ingin duduk menunggu di dalam,” teriak salah seorang mahasiswa.
Namun, pihak kepolisian tidak mengijinkan para mahasiswa memasuki ruang DPRD dan terjadi dorong mendorong antar mahasiswa dengan aparat kepolisian.
Dalam aksi dorong – dorongan itu, tampak seorang mahasiswi tidak terima karena merasa terjadi aksi spontan dari salah seorang polisi yang mengenai wajahnya.
“Dia pukul muka saya,” ucap mahasiswi itu sembari menunjuk kearah polisi.
Hal itu sempat membuat aksi dorong – dorongan semakin memanas. Namun berhasil ditenangkan Wakapolres Merauke Kompol I Komang Y. W. K. SIK.
Koordintor Aksi Karta menyebutkan, kedatangan mereka ke Kantor DPRD Merauke dengan niat baik untuk menanyakan tentang wacana kenaikan BBM Bersubsidi. “Kami turun hanya untuk menuntut harga kenaikan BBM Bersubsidi, dimana BBM ini kalau dianalisis lebih jauh lagi, memang bukan BBM nya yang naik , tapi jumlah subsidi pemerintah yang kemudian diberikan kepada pertamina itu yang dikurangi, sehingga secara tidak langsung beban itu akan membebankan masyarakat kecil,” ujar Karta. [ERS-NAL]
