Dinkes Mappi : Perlu adanya kerjasama OPD Terkait dan Masyarakat untuk Tangani Stunting
Kabid Kesehatan Masyarakat Bersama Beberapa Penanggung Jawabnya. Foto: PSP/RADE
Mappi, PSP – Guna mencapai target penanganan program Stunting secara nasional 14% persen, dinas kesehatan kabupaten mappi terus lakukan beberapa aksi. Aksi satu (1) yang dilakukan yakni pemetaan situasi stunting secara menyeluruh di distrik Kaibar, Syahcame, Edera, Yakomi dan Venaha. Dan lima (5) distrik tersebut menjadi pusat perhatian dalam penanganan stunting, pasalnya angka stunting di tahun 2021 mencapai 21.6% persen.
Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Alfonsina B. Yensenem menjelaskan, pada umumnya program stunting secara nasional di tahun 2020 hingga 2021, telah dilaksanakan oleh dinas kesehatan melalui delapan (8) aksi. Tetapi berjalannya program tersebut dinas kesehatan mengalami kendala, karena belum ada komunikasi yang baik dan belum ada keterlibatan dari beberapa (Organisasi Perangkat Daerah) OPD terkait.
“Mungkin kalau bicara stunting adalah tugas dinas kesehatan, sehingga beberapa OPD terkait tidak terlalu fokus dalam penanganan stunting, padahal untuk penanganan stunting ini menjadi tanggung jawab dan komitmen kita bersama. Lalu di tahun 2022 dinas telah melakukan aksi satu (1) tentang pemetaan situasi stunting dan aksi kedua (2) tentang regulasi,” ungkap Kepala Bidang saat ditemui Papua Selatan Pos di ruang kerjanya, Rabu (21/7/22).
Tahun 2022 dinas telah melaksanakan kegiatan analisis situasi, kata Kabid, dengan cara melatih penggunaan aplikasi (Standar Pelayanan Minimal) SPM Bangda pada operator di dinas kesehatan yang tersebar dimasing-masing OPD. Tujuannya agar data yang dibutuhkan oleh (Bina Pembagunan Daerah) Bangda bisa dimasukkan serta dilaporkan melalui aplikasi SPM Bangda pada pemerintah pusat.
“Ada 70% persen penanganan sensitif seperti penyediaan air bersih, MCK, perumahan, listrik dan lain sebagainya, tentu langsung ditangani oleh beberapa OPD terkait. Sedangkan dinas kesehatan hanya menangani 30% persen penanganan spesifik seperti pemberian gizi, kontrol ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, pemberian imunisasi dan lain sebagainya,” tutur Kabid.
Lanjutnya, untuk menentukan lokus stunting, tentu digunakan data secara keseluruhan berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas melalui aplikasi e-PPGBM, jadi usai kegiatan spesifik di masyarakat langsung dilaporkan pada dinas melalui aplikasi tersebut. Dan di kabupaten mappi telah dibentuk tim penanggulan stunting sejak tahun kemarin, sehingga untuk penanganan stunting bisa ditangani secara bersama-sama. “Namun perlu diketahui bahwa, dinas kesehatan tidak bisa menurunkan angka stunting secara sendirian, tetapi perlu kerja sama yang baik dari seluruh OPD terkait serta kesadaran masyarakat sendiri, untuk bisa berpartisipasi dalam penanganan stunting. Sehingga dengan kerja sama yang baik, secara bersama-sama bisa menurunkan angka stunting sesuai dengan target nasional 14% persen, bahkan kalau bisa diusahakan turun dari target tersebut,” pintanya. [RADE-NAL]
