Jelang Pengesahan RUU Pemekaran, Komisi II DPR RI Kembali Dengar Aspirasi dari Empat Kabupaten di Selatan Papua
Merauke, PSP – Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama rombongan komisi, perwakilan Kemendagri hingga Kementeriaan Keuangan melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Bupati Se-Papua selatan dengan para pemangku kepentingan wilayah, di Kantor Bupati Merauke, Jumat (24/6).
Selaku ketua Panitia kerja (Panja) Komisi II DPR RI, Tandjung mengatakan kehadiran rombongan dalam rangka komunikasi ke publik sekaligus mendengar masukan secara langsung dari masyarakat. Meski, secara prinsip, perancangan UU itu pasal per pasal banyak sudah disepakati, tetapi pihaknya ingin mendapatkan aspirasi langsung dari empat kabupaten di selatan Papua.
“Saya sangat senang sekali, masyarakat sangat antusias,” kata Tanjung mengapresiasi.
Masyarakat kata Tanjung, menyampaikan banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pada intinya, terbentuknya PPS ini merupakan keinginan untuk maju dan pada akhirnya masyarakat semakin sejahrtera. Kemudian, situasi ekonomi lebih bagus, namun tidak menghilangkan prinsip bahwa adat istiadat, keberadaan orang asli papua (OAP) untuk mengelola pemerintahan dan tanah, tetap dijaga.
“Itu yang paling penting,” beber Tanjung usai memimpin pertemuan dan menerima masukan dari semua stakeholder terkait.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI juga sudah mengundang Pemerintah Provinsi Papua, DPRP Papua, MRP Papua hingga pemerintah daerah dari empat kabupaten di selatan Papua untuk mendengarkan masukan.
Mengenai informasi yang sudah santer bahwa 30 Juni 2022 besok RUU Pemekaran PPS sudah ketok Palu, Tanjung mengatakan Insya Allah, dari Komisi II 28 Juni 2022 sudah bisa dipastikan. Hanya saja, proses pengambilan keputusan ada dua tingkat. Tingkat I ada di Komisi II dan keputusan terakhir dalam rapat paripurna.
“Kami udah mendaptkan jadwal bahwa rapat paripurna terdekat ini 30 Juni 2022 dan kemarin rapat Bamus. Kami Komisi II, langsung meminta agar agenda pengesahan tiga RUU provinsi ini bisa dimasukan dalam rapat paripurna itu dan sudah disepakati. Mohon doa restunya agar tidak ada perubahan. Ini juga termasuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan,” ucapnya.
Sejauh ini, prosesnya cukup lancar dan pemekaran provinsi Papua Selatan perjalanannya cukup panjang, sudah 20 tahun. Beberpa tahun terakhir ini issu tentang pemekaran juga semakin mengemuka. Pada saat pembahasan Otsus Jilid II, pembahasan itu semakin formal dan konkrit.
“Ini prosesnya cukup lama. Makanya kita tidak memerlukan waktu yang lama. Ini sebenarnya proses pematangan akhir saja sampai pada putusan politik dan hukum menjadi sebuah UU yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk pembentukan provinsi,” sambungnya.
Lebih lanjut Tanjung mengatakan, nanti setelah UU pemekaran disahkan, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja hingga penunjukan penjabat kepala daerah (karateker).
“Kita minta pemerintah menyusun rencana kerjanya dan akan kita bahas juga di Komisi II. Nanti dibahas, kantor gubernur sementara dimana, begitu juga dengan persiapan lainnya, karena menyangkut instansi baru seperti DPRP Papua Selatan, MRP Ppaua Selatan hingga instansi lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Salah satu tokoh masyarakat Marind yang juga Ketua LMA kabupaten Merauke, Frederikus Wanim Mahuze mengatakan bahwa penyambutan besar-besaran dan meriah yang dilakukan masyarakat Merauke kepada anggota komisi II DPR RI ke kabupaten Merauke merupakan suatu bentuk dukungan agar terjadinya pembentukan Provinsi Papua Selatan.
“ Dengan kehadiran bapak-bapak anggota DPR RI komisi II datang ke Merauke Tanah Animha, kami lihat disini masyarakat adat maupun masyarakat paguyuban nusantara yang hadir karena mereka punya kerinduan tentang kehadiran Provinsi Papua Selatan. Kalau masalah pemekaran Provinsi Papua wilayah Animha itu sudah merupakan kerinduan dan itu kami sangat mendukung 100 persen,” jelasnya kepada wartawan di Bandara Mopah Merauke.
Pantauan Media ini, tiba di Bandara Mopah, rombongan disambut Pimpinan daerah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat dari empat kabupaten yang ada di Selatan Papua. Penyambutan sangat meriah, dimana rombongan disambut tari-tarian Papua.
Selain di bandara, tampak di sepanjang jalan PGT, Mandala, TMP, dan Brawijaya berjejer anak-anak sekolah yang menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR RI.[JON-FHS/ NAL]
