7 Desember 2021

Papua Selatan Pos

Berita harian pagi Papua Selatan Pos

PT ACP dan Masyarakat Eks Trans Teken MoU

Penyerahan Dokumen MoU dari PT ACP Kepada Perwakilan Masyarakat eks transmigrasi. Foto: PSP/WEND

Merauke,PSP – PT Agriprima Cipta Persada (ACP) dan masyarakat eks transmigrasi dari beberapa Kampung di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

MoU ini dilakukan dalam rangka kerja sama bagi hasil yaitu dimana perusahaan menggunakan tanah masyarakat sebagai lahan perkebunan sawit dengan status sewa, dan masyarakat sebagai pihak pemberi sewa lahan.

Regional Head Papua, ACP-APM, Ahmad Saiun, dalam kegiatan penandatangganan MoU mengemukakan bahwa usai penandatanganan MoU ini, maka sistim bagi hasil akan secara langsung bisa diberikan kepada masyarakat pemilik lahan.

“Penandatanganan MOU antara PT Agribima Cipta Persada, dengan koperasi yang hari ini ada 3 koperasi yaitu SP1, SP2, dan SP 6 Alfasera Distrik Muting. Harapan kami paling tidak, terutama warga ex-trans yang memiliki lahan LU2 yang sudah ditanam oleh perusahaan, hari ini akan kita tandatangani, secara otomatis nanti akan menyusul bagi hasilnya, bapak-bapak kepala kampung,” terangnya di Hotel Halogen, Rabu (24/11).

Adapun nantinya terkait besaran bagi hasil, Saiun menyebutkan bahwa pembagian dihitung dari hasil keuntungan bersih dari sisa perhitungan biaya modal dan operasional perusahaan.

“Kita kerjasama 80:20, artinya bagi hasil. Jadi berapa penghasilannya, nanti dipotong kreditnyaa 30 persen, dikurangi biaya operasional kayak pupuk, semprot, panen, angkutan, dan sisanya dibagi hasilnya, yaitu 80:20,” sebutnya.

Selain itu, Saiun menambahkan setidaknya total lahan yang dikelola oleh PT ACP ada sekitar 1700 hektar dengan telah dilakukan penanaman sawit. Seluruh proses dan aktifitas pengelolaan lahan perkebuanan tersebut sepenuhnya berada pada perusahaan.

“Untuk pengelolaan sekarang ini sampai nanti daur ulang tetap kami, perusahaan. Karena kita kan tidak mau misalkan kita serahkan kewarga justru produksinya akan turun, untuk cari pupuk kan juga susah. Yang kedua, skilnya untuk pengelolan kebunnya masyarakat belum pernah mengalami,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindakop UKM, Kabupaten Merauke, Erik dalam kesempatan yang sama mengharapkan agar pengelolaan dan pelaporan tahuan koperasi kepada pemerintah daerah bisa dilakukan dengan baik.

“Semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan di koperasi yang ada di perusahaan. Utamanya bagi selurh masyarakat sekitar perusahaan,” harapnya.

Sejalan dengan Erik, Kepala bidang Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, menyambut baik kerjasama MoU ini. Menurutnya, ini akan berdampak baik bagi petumbuhan ekonomi masyarakat.

“Sektor perkebunan merupakan salah satu penyumbang devisa Negara yang juga terbesar, selain sektor lain. Untuk itu dari pemerintah sangat mendukung dengan adanya pengembangan disektor pertaninan ini,” katanya dalam kesempatan yang sama. [WEND-NAL]

error: Content is protected !!