Wagub Papua Selatan Lantik Pengurus Pusat IPPM2AP Periode 2026-2030
Merauke, PSP – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, melantik Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Papua (IPPM2AP) periode 2026-2030 di Hotel Panda Merauke, Selasa (9/6).
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPR Papua Selatan Heribertus Silubun, para pendiri organisasi, tokoh agama, perwakilan organisasi kemasyarakatan, unsur pendidikan, serta perwakilan kepolisian.
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia, pembacaan Surat Keputusan (SK), prosesi adat, hingga pengambilan sumpah dan pelantikan pengurus oleh Wakil Gubernur Papua Selatan.
Ketua terpilih IPPM2AP, Frederika Debat, mengatakan pembentukan organisasi tersebut merupakan bagian dari perjuangan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya para pedagang mama-mama Papua.
Menurutnya, organisasi itu lahir melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Selama hampir satu tahun, para pendiri berupaya melengkapi berbagai persyaratan administrasi hingga akhirnya memperoleh Surat Keputusan sebagai dasar legalitas organisasi.
“Perjuangan ini kami lakukan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat Papua serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua agar memiliki ruang yang lebih besar dalam pembangunan dan perekonomian,” ujar Frederika.
Ia menilai masih banyak masyarakat asli Papua yang menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Karena itu, IPPM2AP diharapkan menjadi wadah perjuangan bersama dalam memperkuat posisi pedagang asli Papua di sektor ekonomi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan pentingnya perubahan pola pikir ekonomi masyarakat Papua untuk mendorong kemandirian dan daya saing usaha.
Menurutnya, masyarakat Papua memiliki nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang kuat. Namun, nilai tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola hasil usaha secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Paskalis mengatakan kehadiran IPPM2AP menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas usaha mama-mama Papua sekaligus memperluas peran masyarakat asli Papua dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Organisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi dan memperkuat usaha mama-mama Papua,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai sarana memperjuangkan kepentingan pedagang Papua secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan pelantikan pengurus periode 2026-2030, IPPM2AP diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya para pedagang yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di berbagai pasar tradisional di Tanah Papua. [ERS-NAL]
