8 Desember 2021

Papua Selatan Pos

Berita harian pagi Papua Selatan Pos

Jalan Perikanan Ditutup Pemilik Ulayat, Romanus: Kita Ikut Jalur Hukum

Pemalangan Tanah Perikanan Oleh Pemilik Hak Ulayat. Foto: PSP/Rade

Merauke, PSP – Pemilik ulayat tanah Dinas Perikanan Kabupaten Merauke menutup jalan perikanan dengan mendirikan tenda diatas badan jalan. Masyarakat pemilik hak ulayat tanah  melakukan pemalangan atas tanah adat perikanan yang belum dilakukan pelunasan pembayaran oleh pihak Pemerintah Kabupaten Merauke. Pmalangan atas hak ulayat tanah perikanan ini dilakukan, karena belum terpenuhinya janji pemerintah daerah dalam melunasi pembayaran tanah perikanan.

Ketua Adat Mbuti Amatus Gebze saat ditemui media ini mengatakan, persoalan mengenai pelunasan pembayaran tanah perikanan ini, tentu masyarakat pemilk hak ulayat telah menyampaikan pada pihak pemerintah daerah dalam hal ini bupati Merauke.

Pada saat itu bupati Merauke telah menyampaikan janji bahwa dalam waktu dekat akan segera melakukan pelunasan pembayaran atas tanah perikanan ini.

”Namun karena masyarakat menunggu, serta tidak adanya realisasi pemerintah daerah dengan janji yang telah buat, maka masyarakat pemilik hak ulayat melakukan pemalangan atas tanah perikanan ini, dan masyarakat tetap melakukan pemalangan sampai harus bupati merauke yang datang untuk melihat pemalangan ini secara lansung dilapangan serta menjelaskan mengenai pelunasan pembayaran tanah perikanan,” ungkap Ketua Adat Mbuti di lokasi pemalangan, Senin (22/11/21).

Dia juga menambahkan, tanah perikanan ini milik keluarga Mahuse. Oleh karena itu pemilik hak ulayat sendiri meminta untuk harga pelunasan pembayaran tanah perikanan ini dibayar perbulan dengan nominal harga Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta). Dan pemalangan atas tanah perikanan ini sudah dilakukan dari jam 07:00 WIT.

Masyarakat akan membuka pemalangan ini, jika bupati Merauke hadir langsung di lokasi pemalangan.

“Masyarakat meminta agar bupati mampu untuk bertanggung jawab atas persolan pelunasan pembayaran tanah perikanan ini. Jika tanah perikanan ini dilakukan pelunasan pembayaran, maka aktivitas diwilayah perikanan ini tetap berjalan seperti biasanya.

Masyarakat berharap agar, pemerintah daerah harus bisa melihat persolan mengenai hak-hak ulayat yang belum dilakukan di selesaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, sebagaimana diketahui, Anderas Mahuze sebagai pihak pemilik ulayat telah memperjuangkan haknya sejak 11 tahun yang lalu. Namun, sampai saat ini belum juga mendapat titik terang jalan penyelesaian.

Bahkan, dalam RDP bersama DPRD Merauke, dijelaskan bahwa bangunan kantor Dinas Perikanan tidak berdiri pada tanah yang sebenarnya sesuai dengan sertifikat. Hal ini menjadi alasan besar bagi pihak ulayat agar pemerintah segara membayar ganti rugi atas tanah tersebut.

Merespon hal itu, Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka mengaku akan menuntaskan persoalan ini melalui jalur hukum. Romanus mengungkapkan  tanah kantor Dinas Perikanan telah memiliki sertifikat resmi yang diakui oleh Negara. Sehingga akan menjadi temuan, apabila kemudian dibayar kembali dengan uang Negara. 

“Semua kita prosesnya melalui  proses hukum, prosedural. Karena tanah semua ini sudah pernah proses, sudah ada sertifikatnya. Dengan yang menuntut ini juga sudah pernah saya jelaskan. Sekarang pemerintah sudah kerja sama dengan Kejaksaan, ada LO nya. Nanti juga dengan pemilik ulayat. Kita akan duduk sama-sama untuk meluruskan,” terangnya di Kantor Bapeda, Senin (22/11).

Romanus menuturkan bahwa pihaknya akan mengambil jalan tengah yaitu dengan tetap menghargai pemilik ulayat dan mempertimbangkan hukum yang berlaku. 

“Satu sisi kita akan menghargai, koreksi dari teman-teman pemilik ulayat. Tetapi dari sisi lain, aspek hukumnya juga akan kita tegakan,” tambahnya. [RADE/WEND-NAL]

error: Content is protected !!