Pembagian Insentif Covid-19 Dinilai Tidak Merata, Ratusan Nakes RSUD Merauke Unjuk Rasa

Bupati Freddy: Semua Anggaran Dipotong, Jadi Pasti Menimbulkan Persoalan

Merauke, PSP – Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Non Medis  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Merauke melakukan aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan pembayaran dana insentif covid-19 yang tidak sesuai dengan yang diharapkan mereka, Kamis, (19/11) di RSUD Merauke.

Tidak lama berselang, Bupati Merauke, Frederikus Gebze hadir menemui Tenaga Kesehatan itu. Didampingi Direktur RSUD Merauke, Bupati mendengar dan menanggapi keluhan yang disampaikan para Nakes tersebut.  

Salah satu Nakes yang mengikuti aksi tersebut, Bambang mengatakan unjuk rasa yang dilakukan ini merupakan bentuk protes kepada manajemen RSUD Merauke yang tidak transparan dalam mengelola dana insentif Covid-19.

” Kita non medis dalam kerja di Rumah sakit ini kan sama resikonya dengan paramedis, yang ingin saya tanyakan kenapa insentif dana Covid-19 tidak sama rata,” ujar Bambang dihadapan Bupati dan manajemen RSUD.

Ia menerangkan, insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan non medis di RSUD Merauke tidak sama, meskipun ia beranggapan bahwa tenaga kesehatan non medis menghadapi resiko yang sama dengan tenaga medis.

” Jujur saja, saya driver saya terima cuman Rp. 1.500.000, terus mereka misalkan pemasak atau security hanya menerima Rp. 500.000. Sedangkan untuk resikonya hampir sama,” terang Bambang.

Hal serupa senada disampaikan oleh Frengky, ia mempertanyakan insentif yang diberikan dirasa tidak sesuai dengan pekerjaan yang ia dan teman-temannya kerjakan.

” Ketika awal Covid-19, kami dari bagian rumah tangga membackup petugas yang lain untuk penanganan covid ini. Ketika jam kerja rutin selesai, kami standby sampai sore terus kami diatur jadwal untuk standby malam. Tapi yang kami dapat hanya Rp. 500 ribu sama seperti teman lain, dimanakah keadilan,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk insentif yang diberikan khusunya untuk nakes non medis bila perlu di sama ratakan saja.

” Bagi kami kalau untuk non medis sama rata ya sama rata, kami pertanyakan itu,” tambahnya.

Usai mendengar berbagai keluhan itu, Bupati Merauke, Frederikus Gebze menyampaikan bahwa semua anggaran pemerintah termasuk RSUD telah di potong, sehingga pantas jika kemudian akan menimbulkan persoalan.

 “Dipertenggah jalan, semua anggaran di masing-masing SKPD itu diambil, termasuk di RSUD. Jadi dapat dibayangkan pasti akan menimbulkan persoalan, karena uangnya ditarik, honornya bagaimana, akan dibayar seperti apa. Ketika uangnya sudah ditarik, masuklah kita di APBD Perubahan. Maka wajar, saya juga memahami. Jangankan di RSUD, di kita yang satgas covid itu juga tidak dibayarkan,” beber Freddy kepada para Nakes.

Menurutnya, pihaknya tidak bisa secara langsung mengintervensi pihak manajemen RSUD dan kemudian akan mendalami persoalan ini terlebih dahulu, agar ditemukan jalan keluarnya.

“Kita mau tanya dulu nanti dengan lembaganya (manajemen RSUD), tranparansi pembayarannya seperti apa, antara tenaga non medis dengan tenaga medis. Itu nanti kita akan Tanya. Kita tidak bisa saling menyalahkan, karena managemen itu berbeda. Tidak bisa serta merta mengitervensi kedalam RSUD, kecuali kalau itu sudah instruksi langsung,” ujarnya.

Freddy menambahkan, bahwa pemerintah dalam mengelola anggaran covid sangat berhati-hati, tidak bisa sembarang dalam penggunaan. Pasalnya, ancaman hukumannya sangat berat. “Pemerintah dalam menangani covid ini, saya tegaskan sangat hati-hati. Kita salah saja dalam menangani, hukumannya mati. Ini juga sangat hati-hati, tidak ada toleran jika ditemukan, atau  disalah gunakan,” pungkasnya.  [JON-WEND]