Bawaslu Minta Klarifikasi ASN yang Mencitrakan Diri Melalui Baliho
Agustinus Mahuze,S.Pd
Merauke, PSP – Bawaslu Kabupaten Merauke telah mengundang beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke guna mengklarifikasi keinginan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di bulan desember mendatang.
Ada sekitar 6 orang ASN yang diundang dalam klarifikasi tersebut, 1 orang diantaranya menjabat sebagai Kepala Kampung.
“Kami sudah mengundang para ASN yang ingin maju untuk klarifikasi yang selama ini sudah mencitrakan diri melalui baliho maupun media sosial,” ujar Kordinator Devisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze,S.Pd kepada Papua Selatan Pos diruang kerjanya, Kamis (2/7).
Disebutkan, dalam klarifikasi itu ada 5 orang ASN dan 1 Kepala Kampung, diantaranya, Yosep Gebze, Hendrikus Mahuze, Sunarjo, Timotius, dan Tohaman.
Penekanan Bawaslu, kata Agustinus, hanya berkaitan dengan aspek netralitas. “Ini yang ingin kami tegakkan dan kami sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaiaan (BKD) Kabupaten Merauke. Hasil koordinasi pertama, melihat ASN yang ikut dalam kontestasi Pilkada, merujuk pada surat sebelumnya yang menggarisbawahi bahwa beberapa nama yang kami panggil untuk klarifikasi sudah jelas mereka sampaikan kalau mereka akan maju pilkada,” terang Agustinus.
Dilanjutkan, bukan kewenangan Bawaslu memeprtimbangkan atau memutuskan bobot berat atau ringan pelanggaran yang dilakukan ASN. Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
“Wewenangnya ada di Komisi ASN Jakarta. Sebab hal ini berkaitan dengan aspek kode etik. Komisi ASN nanti yang menentukan jenis pelanggarannya ataupun berat ringannya pelanggaran.
Penekanan itu juga tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 tentang disiplin Pegawai Negeri,” kata dia. Setelahnya, sambung Agustinus Mahuze, hasil klarifikasi tersebut akan diberikan ke Komisi ASN di Jakarta. [ERS-NAL]
